Gabung ke Jokowi, PDIP Klaim Tak Ada Kompensasi untuk PPP
Jum'at, 17 Oktober 2014 - 17:34 WIB
Gabung ke Jokowi, PDIP Klaim Tak Ada Kompensasi untuk PPP
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP Aria Bima memastikan tidak ada kompensasi politik bagi PPP jika benar 100 persen memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Menurutnya, keputusan PPP berada dalam pemerintahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan hasil rekonsiliasi di internal partai berlambang Kakbah tersebut.
"Enggak ada kompensasi. Ini usaha Mbak Puan dan Bambang Wuryanto untuk pertemukan PPP supaya DPR sejuk. Mbah Moen (Maimun Zubair) minta untuk rekonsiliasi, Jokowi dan Puan, ini menerima hasil rekonsiliasi," kata Aria di kediaman Soemitro Jojohadikusumo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).
Saat ditanya apakah politikus PPP, Lukman Hakim akan kembali mendapat jatah kursi Menteri Agama (Menag), Aria enggan menjawab secara gamblang.
Menurut dia, hingga saat ini, pembicaraan KIH dengan PPP masih seputar koalisi di parlemen. Belum membicarakan pada tingkat eksekutif.
"(Pembicaraan) koalisi parlemen dulu, eksekutif belum. Soal menteri, enggak tahu, itu hak perogatif Pak Jokowi," kata dia.
Menurutnya, keputusan PPP berada dalam pemerintahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan hasil rekonsiliasi di internal partai berlambang Kakbah tersebut.
"Enggak ada kompensasi. Ini usaha Mbak Puan dan Bambang Wuryanto untuk pertemukan PPP supaya DPR sejuk. Mbah Moen (Maimun Zubair) minta untuk rekonsiliasi, Jokowi dan Puan, ini menerima hasil rekonsiliasi," kata Aria di kediaman Soemitro Jojohadikusumo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).
Saat ditanya apakah politikus PPP, Lukman Hakim akan kembali mendapat jatah kursi Menteri Agama (Menag), Aria enggan menjawab secara gamblang.
Menurut dia, hingga saat ini, pembicaraan KIH dengan PPP masih seputar koalisi di parlemen. Belum membicarakan pada tingkat eksekutif.
"(Pembicaraan) koalisi parlemen dulu, eksekutif belum. Soal menteri, enggak tahu, itu hak perogatif Pak Jokowi," kata dia.
(maf)
