Adik Megawati Kembali Minta Pelantikan Jokowi Ditunda
Adik Megawati Kembali Minta Pelantikan Jokowi Ditunda
A
A
A
JAKARTA - Adik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, meminta agar pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ditunda.
Pelantikan Jokowi, menurut Rachma, wajib ditunda sampai kasus hukum Transjakarta yang diduga melilitnya diselesaikan.
"Bukti autentik sudah kita serahkan ke pimpinan DPR," ujar Rachmawati di Rumahnya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2014).
"Proses pilpres yang jelas-jelas banyak sekali kekurangan juga sudah kami sampaikan. Selain kita membuat laporan tentunya kita punya solusi besar," imbuhnya.
Rachma menyampaikan, pihaknya telah mengingatkan KPK untuk mengggelar perkara, namun pihaknya tidak mendapat tanggapan dari lembaga antikorupsi itu.
"Ada apa dengan negara ini? Padahal itu sangat penting. Saya ingin mengimbau, kalau kita ingin menegakkan kebenaran, keadilan, terutama untuk bangsa dan negara, marilah kita bersikap," tuturnya.
"Jangan permisif ada peristiwa begini dibiarkan. Kalau masih terlantik, berarti kita membiarkan. Saya sendiri merasa ini sangat tidak patut," tambahnya.
Selain Rachmawati, Ketua Progres 98 Faisal Assegaf juga menyetujui untuk menunda dilantiknya Jokowi sebagai presiden.
"Saya minta tunda, selesaikan dulu persoalan hukum supaya rakyat mendapat kepastian," ungkap Faisal.
Faisal mengimbau untuk bersama-sama menegakkan antikorupsi dengan menghalau pelantikan calon presiden yang diduga dilindungi kejahatan hukumnya oleh lembaga penegak hukum.
"Tidak ada jalan lain, ini upaya dalam rangka memimpin penyelamatan masa depan bangsa dalam rangka menegakkan keadilan, dan rasa sama dimata hukum," pungkasnya.
Seperti diketahui, nama Jokowi disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi bus Transjakarta. Terkait kasus ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Udar Pristono, sudah menjadi tersangka.
Pelantikan Jokowi, menurut Rachma, wajib ditunda sampai kasus hukum Transjakarta yang diduga melilitnya diselesaikan.
"Bukti autentik sudah kita serahkan ke pimpinan DPR," ujar Rachmawati di Rumahnya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2014).
"Proses pilpres yang jelas-jelas banyak sekali kekurangan juga sudah kami sampaikan. Selain kita membuat laporan tentunya kita punya solusi besar," imbuhnya.
Rachma menyampaikan, pihaknya telah mengingatkan KPK untuk mengggelar perkara, namun pihaknya tidak mendapat tanggapan dari lembaga antikorupsi itu.
"Ada apa dengan negara ini? Padahal itu sangat penting. Saya ingin mengimbau, kalau kita ingin menegakkan kebenaran, keadilan, terutama untuk bangsa dan negara, marilah kita bersikap," tuturnya.
"Jangan permisif ada peristiwa begini dibiarkan. Kalau masih terlantik, berarti kita membiarkan. Saya sendiri merasa ini sangat tidak patut," tambahnya.
Selain Rachmawati, Ketua Progres 98 Faisal Assegaf juga menyetujui untuk menunda dilantiknya Jokowi sebagai presiden.
"Saya minta tunda, selesaikan dulu persoalan hukum supaya rakyat mendapat kepastian," ungkap Faisal.
Faisal mengimbau untuk bersama-sama menegakkan antikorupsi dengan menghalau pelantikan calon presiden yang diduga dilindungi kejahatan hukumnya oleh lembaga penegak hukum.
"Tidak ada jalan lain, ini upaya dalam rangka memimpin penyelamatan masa depan bangsa dalam rangka menegakkan keadilan, dan rasa sama dimata hukum," pungkasnya.
Seperti diketahui, nama Jokowi disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi bus Transjakarta. Terkait kasus ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Udar Pristono, sudah menjadi tersangka.
(maf)
Explore More