Koalisi Pro Jokowi Bidik Kursi Ketua Komisi DPR
Rabu, 15 Oktober 2014 - 10:23 WIB
Koalisi Pro Jokowi Bidik Kursi Ketua Komisi DPR
A
A
A
JAKARTA - Setelah gagal rebut kursi ketua dan wakil ketua DPR, koalisi fraksi partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membidik kursi ketua dan wakil ketua komisi.
Kursi dan wakil ketua komisi dianggap penting karena ke depan fraksi pendukung Jokowi-JK mempunyai tugas mengawal program dan kebujakan pemerintah di DPR.
"Kami di koalisi bekerja keras bagaimana KIH (Koalisi Indonesia Hebat) diberi kesempatan pimpin beberapa komisi dan alat kelengkapan lain," ujar ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain kepada Sindonews Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Dia mengatakan, sejumlah kebijakan populis memang tengah dipersiapkan duet Jokowi-JK. Namun jika tak dikawal di DPR, maka kebijakan dan program tersebut akan sulit direalisasikan.
"Yang berat menghadang kenaikan BBM. Menaikan atau tidak menaikan, BBM kebijakan sangat politis," ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintahan membutuhkan dukungan politik di Parlemen. Pasalnya, posisi Jokowi sejak semula sudah tergencet dengan APBN yang dinilai sangat minim untuk membiayai seluruh programnya.
Kursi dan wakil ketua komisi dianggap penting karena ke depan fraksi pendukung Jokowi-JK mempunyai tugas mengawal program dan kebujakan pemerintah di DPR.
"Kami di koalisi bekerja keras bagaimana KIH (Koalisi Indonesia Hebat) diberi kesempatan pimpin beberapa komisi dan alat kelengkapan lain," ujar ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain kepada Sindonews Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Dia mengatakan, sejumlah kebijakan populis memang tengah dipersiapkan duet Jokowi-JK. Namun jika tak dikawal di DPR, maka kebijakan dan program tersebut akan sulit direalisasikan.
"Yang berat menghadang kenaikan BBM. Menaikan atau tidak menaikan, BBM kebijakan sangat politis," ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintahan membutuhkan dukungan politik di Parlemen. Pasalnya, posisi Jokowi sejak semula sudah tergencet dengan APBN yang dinilai sangat minim untuk membiayai seluruh programnya.
(dam)
