Pelantikan Jokowi, Polisi Jaga Ketat Lokasi Ini
Selasa, 14 Oktober 2014 - 17:35 WIB
Pelantikan Jokowi, Polisi Jaga Ketat Lokasi Ini
A
A
A
JAKARTA - Kepolisian akan menjaga ketat prosesi pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
Sebanyak 22 ribu personel diterjunkan untuk mengamankan pelantikan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada penambahan personel.
Tidak hanya Gedung DPR, polisi juga akan menjaga berbagai lokasi penting. "Semua yang perlu diperhatikan oleh Polda Metro Jaya akan diback-up oleh Mabes Polri, kita amankan. Baik itu gedung maupun lokasi lainnya," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ronny F Sompie di kompleks Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).
Menurut Ronny, pasukan itu akan disiagakan pada beberapa titik vital. Di antaranya, Gedung DPR/MPR, akses menuju gedung, sekitar Monas, termasuk Istana Negara.
Ronny memaparkan, Polri, TNI dan pemerintah daerah sedang melakukan rapat gabungan terkait mekanisme jalannya pengamanan acara kenegaraan tersebut.
"Semua kegiatan harus dikomunikasikan kepada Polda Metro Jaya. Saat ini Kapolri dan pimpinan lain sedang rapat soal itu," tutur Ronny.
Sebanyak 22 ribu personel diterjunkan untuk mengamankan pelantikan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada penambahan personel.
Tidak hanya Gedung DPR, polisi juga akan menjaga berbagai lokasi penting. "Semua yang perlu diperhatikan oleh Polda Metro Jaya akan diback-up oleh Mabes Polri, kita amankan. Baik itu gedung maupun lokasi lainnya," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ronny F Sompie di kompleks Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).
Menurut Ronny, pasukan itu akan disiagakan pada beberapa titik vital. Di antaranya, Gedung DPR/MPR, akses menuju gedung, sekitar Monas, termasuk Istana Negara.
Ronny memaparkan, Polri, TNI dan pemerintah daerah sedang melakukan rapat gabungan terkait mekanisme jalannya pengamanan acara kenegaraan tersebut.
"Semua kegiatan harus dikomunikasikan kepada Polda Metro Jaya. Saat ini Kapolri dan pimpinan lain sedang rapat soal itu," tutur Ronny.
(dam)
