Fadli Zon Tak Sepakat Rekonsiliasi di Pelantikan Presiden
Senin, 13 Oktober 2014 - 16:09 WIB
Fadli Zon Tak Sepakat Rekonsiliasi di Pelantikan Presiden
A
A
A
JAKARTA - Diundangnya Prabowo-Hatta saat pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, dinilai bisa menjadi momentum rekonsiliasi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon tidak sependapat dengan anggapan tersebut.
"Rekonsiliasi itu berarti ada satu konflik besar, ini biasa-biasa saja," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2014).
Menurutnya, perbedaan pendapat dalam negara demokrasi adalah hal yang biasa, termasuk di dalam partai politik (parpol).
"Yang paling penting apakah kita bekerja untuk kepentingan nasional, negara, rakyat atau sekadar kepentingan pribadi, kelompok atau partai," ujarnya.
"Rakyat akan menilai di situ. Kalau perbedaan memang harus berbeda, masa parpol semua sama. Kalau enggak ada perbedaan, negara ini mau jadi apa," sambungnya.
Fadli menjelaskan, adanya perbedaan kekuatan di pemerintahan di parlemen, bisa membawa dampak positif, karena akan ada pengawasan yang kuat.
"DPR ke depan akan lebih kreatif, nanti kita akan gagas banyak hal termasuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa," pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon tidak sependapat dengan anggapan tersebut.
"Rekonsiliasi itu berarti ada satu konflik besar, ini biasa-biasa saja," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2014).
Menurutnya, perbedaan pendapat dalam negara demokrasi adalah hal yang biasa, termasuk di dalam partai politik (parpol).
"Yang paling penting apakah kita bekerja untuk kepentingan nasional, negara, rakyat atau sekadar kepentingan pribadi, kelompok atau partai," ujarnya.
"Rakyat akan menilai di situ. Kalau perbedaan memang harus berbeda, masa parpol semua sama. Kalau enggak ada perbedaan, negara ini mau jadi apa," sambungnya.
Fadli menjelaskan, adanya perbedaan kekuatan di pemerintahan di parlemen, bisa membawa dampak positif, karena akan ada pengawasan yang kuat.
"DPR ke depan akan lebih kreatif, nanti kita akan gagas banyak hal termasuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa," pungkasnya.
(maf)
