JK Tuding Hashim Kurang Paham Demokrasi
Kamis, 09 Oktober 2014 - 17:45 WIB
JK Tuding Hashim Kurang Paham Demokrasi
A
A
A
DEPOK - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menanggapi santai komentar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo terkait langkah Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan menghambat pemerintahan Jokowi-JK.
Jokowi-JK terancam dijegal karena tidak memiliki kekuatan penuh di DPR. Tapi JK tak khawatir. JK mengklaim yang terpenting program Jokowi-JK adalah memajukan bangsa dan mewujudkan kemakmuran.
"Oh tidaklah, jika ingin jegal, hal itu melawan rakyat," tegas JK usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (09/10/2014).
JK juga enggan menanggapi dendam politik yang dilakukan KMP. "Artinya dia (Hashim), kurang paham arti demokrasi," tukasnya.
Ketua Umum PMI ini mencontohkan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah menyatakan akan mendukung program baik pemerintah. Begitu pula dengan Partai Demokrat, lanjutnya, yang begitu memahami demokrasi.
"Pak Ical sudah memberikan pemahaman statement yang baik untuk mendukung program baik pemerintah. Demokrat di bawah SBY, sangat
demokratis, menghargai demokrasi. Tak mungkin kesepakatan rakyat itu ditolak DPR, tak akan terjadi apa-apa," tutupnya.
Sebelumnya, adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo kepada Reuteurs menyatakan koalisinya akan menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk menginvestigasi kasus-kasus korupsi Pemprov DKI.
"Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat," demikian Hashim Djojohadikusumo kepada Reuters di kantornya pada Selasa, seperti dilansir Rabu 8 September 2014.
Hashim juga menambahkan, investigasi itu termasuk pada kasus dugaan korupsi pembelian bus TransJakarta buatan China senilai Rp1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur.
Jokowi-JK terancam dijegal karena tidak memiliki kekuatan penuh di DPR. Tapi JK tak khawatir. JK mengklaim yang terpenting program Jokowi-JK adalah memajukan bangsa dan mewujudkan kemakmuran.
"Oh tidaklah, jika ingin jegal, hal itu melawan rakyat," tegas JK usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (09/10/2014).
JK juga enggan menanggapi dendam politik yang dilakukan KMP. "Artinya dia (Hashim), kurang paham arti demokrasi," tukasnya.
Ketua Umum PMI ini mencontohkan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah menyatakan akan mendukung program baik pemerintah. Begitu pula dengan Partai Demokrat, lanjutnya, yang begitu memahami demokrasi.
"Pak Ical sudah memberikan pemahaman statement yang baik untuk mendukung program baik pemerintah. Demokrat di bawah SBY, sangat
demokratis, menghargai demokrasi. Tak mungkin kesepakatan rakyat itu ditolak DPR, tak akan terjadi apa-apa," tutupnya.
Sebelumnya, adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo kepada Reuteurs menyatakan koalisinya akan menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk menginvestigasi kasus-kasus korupsi Pemprov DKI.
"Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat," demikian Hashim Djojohadikusumo kepada Reuters di kantornya pada Selasa, seperti dilansir Rabu 8 September 2014.
Hashim juga menambahkan, investigasi itu termasuk pada kasus dugaan korupsi pembelian bus TransJakarta buatan China senilai Rp1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur.
(kri)
