KMP Berpeluang Sapu Bersih Alat Kelengkapan Dewan
Kamis, 09 Oktober 2014 - 14:58 WIB
KMP Berpeluang Sapu Bersih Alat Kelengkapan Dewan
A
A
A
JAKARTA - Setelah memperoleh kursi pimpinan DPR dan MPR, Koalisi Merah Putih (KMP) berpeluang menyapu bersih pemimpin alat kelengkapan dewan.
Dengan jumlah koalisi yang terdiri dari enam fraksi, sudah dapat dipastikan KMP bisa mengajukan paket pemimpin alat kelengkapan dewan.
Di mana sesuai perubahan UU MD3 disebutkan, alat kelengkapan dewan diusulkan dalam satu paket oleh lima fraksi seperti saat pemilihan pemimpin DPR dan MPR.
"Penentuan pimpinan dari pimpinan dewan hingga pimpinan alat kelengkapan, berdasarkan paket dan didukung lima fraksi," kata Juru Bicara KMP Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Dengan peraturan ini, kata dia, KMP berpeluang menyapu bersih apabila Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang kini terdiri dari empat fraksi tak bisa mengajukan paket pemimpin alat kelengkapan dewan.
"Baru ada istilah sapu bersih ketika mereka kurang satu fraksi," ujarnya.
Namun begitu, lanjut Tantowi, hal itu bisa saja tidak terjadi jika KIH bisa membawa tambahan satu fraksi untuk mengajukan paket pemimpin.
"Kalau PPP nyeberang bisa mengusulkan satu paket," pungkasnya.
Dengan jumlah koalisi yang terdiri dari enam fraksi, sudah dapat dipastikan KMP bisa mengajukan paket pemimpin alat kelengkapan dewan.
Di mana sesuai perubahan UU MD3 disebutkan, alat kelengkapan dewan diusulkan dalam satu paket oleh lima fraksi seperti saat pemilihan pemimpin DPR dan MPR.
"Penentuan pimpinan dari pimpinan dewan hingga pimpinan alat kelengkapan, berdasarkan paket dan didukung lima fraksi," kata Juru Bicara KMP Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Dengan peraturan ini, kata dia, KMP berpeluang menyapu bersih apabila Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang kini terdiri dari empat fraksi tak bisa mengajukan paket pemimpin alat kelengkapan dewan.
"Baru ada istilah sapu bersih ketika mereka kurang satu fraksi," ujarnya.
Namun begitu, lanjut Tantowi, hal itu bisa saja tidak terjadi jika KIH bisa membawa tambahan satu fraksi untuk mengajukan paket pemimpin.
"Kalau PPP nyeberang bisa mengusulkan satu paket," pungkasnya.
(kri)
