PDIP Anggap Upaya SBY Terbitkan Perppu Pencitraan
PDIP Anggap Upaya SBY Terbitkan Perppu Pencitraan
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai penerbitan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Pilkada hanyalah pencitraan.
Karena PDIP justru tak melihat ketulusan SBY dalam penerbitan dua perppu itu. Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto justru menilai Perppu Pilkada hanya menjadi alat bagi SBY untuk memoles citra.
Sebab, SBY maupun PD mendapat kritik luas lantaran dalam pengambilan keputusan atas RUU Pilkada dua pekan lalu bermanuver dengan aksi walk out sehingga Koalisi Merah Putih yang mengusung pilkada lewat DPRD memenangi voting.
“Publik akhirnya juga sadar, bahwa perppu tersebut hanyalah pemoles karena kerasnya kritik publik. Terbukti PD ikut memainkan peran strategisnya sehingga mampu menempatkan salah satu keluarga besar SBY sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kini sangatlah jelas bahwa sikap walk out PD itu sebagai kartu masuk untuk bergabung dalam Koalisi Merah Putih,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat (3/10/2014) malam.
Hasto juga menuding SBY mendramatisasi persoalan untuk mengedepankan politik pencitraan dengan mengaku kesulitan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“SBY menempatkan sulitnya bertemu dengan Megawati sebagai cara untuk menutupi berbagai manuver politiknya,” lanjut Hasto.
Menurutnya, tidak akan mungkin aksi walk out Fraksi PD dalam paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU Pilkada itu tanpa sepengetahuan SBY.
“Karena sebagai ketua umum sekaligus sebagai ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi, dan ketua dewan kehormatan di Partai Demokrat, sangat mustahil SBY tidak mengetahui aksi walk out fraksinya. Ini hanya permainan politik dua kaki,” timpal Hasto.
Ditegaskannya, Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY juga akan menyandera pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti. Karenanya, Hasto menyebut Perppu SBY hanya strategi untuk melepaskan diri dari persoalan.
“Perppu yang dikeluarkan SBY hanyalah suatu bentuk strategi lempar bola kepada pemerintahan Jokowi-JK. Rakyat mencatat dengan baik dan tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk mengebiri hak kedaulatan rakyat,” pungkas mantan Juru Bicara Jokowi-JK di pemilu presiden itu.
Karena PDIP justru tak melihat ketulusan SBY dalam penerbitan dua perppu itu. Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto justru menilai Perppu Pilkada hanya menjadi alat bagi SBY untuk memoles citra.
Sebab, SBY maupun PD mendapat kritik luas lantaran dalam pengambilan keputusan atas RUU Pilkada dua pekan lalu bermanuver dengan aksi walk out sehingga Koalisi Merah Putih yang mengusung pilkada lewat DPRD memenangi voting.
“Publik akhirnya juga sadar, bahwa perppu tersebut hanyalah pemoles karena kerasnya kritik publik. Terbukti PD ikut memainkan peran strategisnya sehingga mampu menempatkan salah satu keluarga besar SBY sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kini sangatlah jelas bahwa sikap walk out PD itu sebagai kartu masuk untuk bergabung dalam Koalisi Merah Putih,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat (3/10/2014) malam.
Hasto juga menuding SBY mendramatisasi persoalan untuk mengedepankan politik pencitraan dengan mengaku kesulitan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“SBY menempatkan sulitnya bertemu dengan Megawati sebagai cara untuk menutupi berbagai manuver politiknya,” lanjut Hasto.
Menurutnya, tidak akan mungkin aksi walk out Fraksi PD dalam paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU Pilkada itu tanpa sepengetahuan SBY.
“Karena sebagai ketua umum sekaligus sebagai ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi, dan ketua dewan kehormatan di Partai Demokrat, sangat mustahil SBY tidak mengetahui aksi walk out fraksinya. Ini hanya permainan politik dua kaki,” timpal Hasto.
Ditegaskannya, Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY juga akan menyandera pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti. Karenanya, Hasto menyebut Perppu SBY hanya strategi untuk melepaskan diri dari persoalan.
“Perppu yang dikeluarkan SBY hanyalah suatu bentuk strategi lempar bola kepada pemerintahan Jokowi-JK. Rakyat mencatat dengan baik dan tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk mengebiri hak kedaulatan rakyat,” pungkas mantan Juru Bicara Jokowi-JK di pemilu presiden itu.
(sms)
Explore More