DPR Dikuasai Merah Putih, Pemerintahan Jokowi Mudah Goyah

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berpotensi mudah goyah jika pimpinan DPR dikuasai Koalisi Merah Putih.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, (MD3) bisa menjadi isyarat munculnya potensi tersebut.

Sebab dengan putusan MK, pimpinan DPR tidak lagi otomatis menjadi milik PDIP sebagai pemenang pemilihan umum (pemilu).

Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menilai sudah sangat terbuka bahwa kubu Koalisi Merah Putih (KMP) memiliki kekuatan lebih besar di parlemen Senayan.

"Ini fakta hukum dan akan berimplikasi kepada konstelasi politik di parlemen yang akan datang," ujar Heri kepada Sindonews, Senin 29 September 2014.

Heri memprediksi, kekuatan Koalisi Merah Putih di DPR tidak akan terbendung.

Dia menilai kesolidan koalisi tersebut sudah teruji ketika menggolkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

"Dengan kenyataan itu, peluang Koalisi Merah Putih untuk menjadi pimpinan di MPR dan DPR semakin mendekati kenyataan, " tutur Heri.

Kenyataan itu, kata dia, menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Parlemen yang menjadi mitra pemerintah, lanjut Heri, akan menjadi hambatan bagi pemerintahan ke depan.

Misalnya dalam pengambilan keputusan di DPR yang menyangkut kebijakan pemerintah Jokowi-JK.

"Kalau tidak segera ditangani akan menjadi persoalan serius bagi Pak Jokowi dan JK," tutur Heri.