Annas Maamun Ditangkap KPK, Ini Kata Golkar
Kamis, 25 September 2014 - 22:53 WIB
Annas Maamun Ditangkap KPK, Ini Kata Golkar
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau yang juga kader Partai Golkar Annas Maamun dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya mengaku prihatin mendengar tertangkapnya Annas oleh lembaga antikorupsi tersebut. "Ya saja juga baru tahu, prihatin kita mendengarnya," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Tantowi pun tak bisa berkomentar banyak dan menunggu bagaimana proses hukum selanjutnya di KPK, termasuk mengenai nasib Annas di partai berlogo pohon beringin tersebut.
"Ya kan baru tertangkap saja, tersangka aja belum," kata dia.
Ia hanya menjelaskan ada dua aspek yang harus dilihat mengenai masa depan Annas sebagai kepala daerah sekaligus kader Partai Golkar.
"Kalau aspeknya keanggotaan itu adalah wewenang dari DPP tapi nunggu keputusan tetap pengadilan dulu, jadi terdakwa gitu ya. Nah baru paryai yang akan mengambil sikap pemberian sanksi."
"Tapi kalau terkait dengan status beliau sebagai kepala daerah itu bukan ranah DPP, itu adalah ranah pemerintah, dan kita lihat pemerintah bagaimana," pungkasnya.
Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya mengaku prihatin mendengar tertangkapnya Annas oleh lembaga antikorupsi tersebut. "Ya saja juga baru tahu, prihatin kita mendengarnya," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Tantowi pun tak bisa berkomentar banyak dan menunggu bagaimana proses hukum selanjutnya di KPK, termasuk mengenai nasib Annas di partai berlogo pohon beringin tersebut.
"Ya kan baru tertangkap saja, tersangka aja belum," kata dia.
Ia hanya menjelaskan ada dua aspek yang harus dilihat mengenai masa depan Annas sebagai kepala daerah sekaligus kader Partai Golkar.
"Kalau aspeknya keanggotaan itu adalah wewenang dari DPP tapi nunggu keputusan tetap pengadilan dulu, jadi terdakwa gitu ya. Nah baru paryai yang akan mengambil sikap pemberian sanksi."
"Tapi kalau terkait dengan status beliau sebagai kepala daerah itu bukan ranah DPP, itu adalah ranah pemerintah, dan kita lihat pemerintah bagaimana," pungkasnya.
(kri)
