Anas Bilang Banyak yang Nikmati Fasilitas Kongres
Jum'at, 19 September 2014 - 00:23 WIB
Anas Bilang Banyak yang Nikmati Fasilitas Kongres
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkapkan banyak pihak yang menikmati hasil Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu.
Adapun pihak itu bukan hanya tiga kontestan calon Ketua Umum DPP Partai Demokrat, tapi juga kader partai yang juga menduduki jabatan publik.
Hal itu diungkapkan Anas saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.
"Bukan hanya tiga kontestan ketua umum, melainkan siapa saja yang kebetulan dalam status penyelenggara negara bisa presiden, menteri, anggota DPR, gubernur, wali kota, bupati dan anggota DPRD yang menerima fasilitas dan manfaat langsung dari penyelenggaraan kongres," kata Anas di ruang sidang Tipikor, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Terdakwa perkara gratifikasi dan pidana pencucian uang ini juga menyebut pejabat yang juga duduk di jajaran petinggi Partai Demokrat.
"Terutama adalah Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, termasuk Dewan Pengawas yang dibentuk Dewan Pembina. Semuanya yang saat itu menyandang status penyelenggara negara jelas-jelas mendapatkan penerimaan fasilitas dan manfaat dari kompetisi, kontestasi pada kongres," tutur Anas.
Sayangnya, menurut dia, dari banyaknya pihak yang menikmati hasil kongres hanya dia yang disasar KPK.
Sementara lainnya, kata dia, luput dari pencermatan KPK. "Kalau yang disasar satu orang kontestan, apalagi secara khusus dicari-cari dan dipaksakan kesalahan secara hukum pidana korupsi politik, tentu hal ini tak lain dan tak bukan adalah politik," tandasnya. (Rakhmat)
---
Adapun pihak itu bukan hanya tiga kontestan calon Ketua Umum DPP Partai Demokrat, tapi juga kader partai yang juga menduduki jabatan publik.
Hal itu diungkapkan Anas saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.
"Bukan hanya tiga kontestan ketua umum, melainkan siapa saja yang kebetulan dalam status penyelenggara negara bisa presiden, menteri, anggota DPR, gubernur, wali kota, bupati dan anggota DPRD yang menerima fasilitas dan manfaat langsung dari penyelenggaraan kongres," kata Anas di ruang sidang Tipikor, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Terdakwa perkara gratifikasi dan pidana pencucian uang ini juga menyebut pejabat yang juga duduk di jajaran petinggi Partai Demokrat.
"Terutama adalah Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, termasuk Dewan Pengawas yang dibentuk Dewan Pembina. Semuanya yang saat itu menyandang status penyelenggara negara jelas-jelas mendapatkan penerimaan fasilitas dan manfaat dari kompetisi, kontestasi pada kongres," tutur Anas.
Sayangnya, menurut dia, dari banyaknya pihak yang menikmati hasil kongres hanya dia yang disasar KPK.
Sementara lainnya, kata dia, luput dari pencermatan KPK. "Kalau yang disasar satu orang kontestan, apalagi secara khusus dicari-cari dan dipaksakan kesalahan secara hukum pidana korupsi politik, tentu hal ini tak lain dan tak bukan adalah politik," tandasnya. (Rakhmat)
---
(dam)
