Mensesneg Ogah Tanggapi Usulan Jokowi Pakai Esemka
Selasa, 16 September 2014 - 18:44 WIB
Mensesneg Ogah Tanggapi Usulan Jokowi Pakai Esemka
A
A
A
JAKARTA - Mensesneg Sudi Silalahi enggan menanggapi usulan agar Presiden terpilih Jokowi menggunakan mobil Esemka. Setneg sebelumnya telah membatalkan pengadaan mobil Mercedes Benz untuk menteri pada pemerintahan selanjutnya.
"Tanyakan ke pemerintah yang akan datang, yang jelas kita sudah batalin. Masalah apa itu terserah (pemerintah) akan datang," kata dia di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Kendati pengadaan mobil operasional menteri dibatalkan, lanjutnya, fasilitas lain untuk kabinet mendatang tetap berjalan. Dia menyebut anggaran yang dibatalkan kembali ke kas negara.
"Banyak yang lain tidak kita batalkan. Misalnya perumahan menteri dan sebagainya, perumahan yang digunakan menteri saat ini akan digunakan oleh menteri yang akan datang," kata dia.
Sudi menambahkan, tidak ada yang berbeda fasilitas menteri dari pemerintahan SBY-Boediono dan pemerintahan Jokowi-JK nantinya.
"Sebetulnya itu program dan kewajiban kami, tapi jika berkaitan dengan pemerintahan akan datang. Kalau pemerintahan akan datang tidak berkenan, itu kita menyerahkan yang akan datang. Adapun anggaran yang sudah ada dikembalikan ke negara," tukasnya.
"Tanyakan ke pemerintah yang akan datang, yang jelas kita sudah batalin. Masalah apa itu terserah (pemerintah) akan datang," kata dia di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Kendati pengadaan mobil operasional menteri dibatalkan, lanjutnya, fasilitas lain untuk kabinet mendatang tetap berjalan. Dia menyebut anggaran yang dibatalkan kembali ke kas negara.
"Banyak yang lain tidak kita batalkan. Misalnya perumahan menteri dan sebagainya, perumahan yang digunakan menteri saat ini akan digunakan oleh menteri yang akan datang," kata dia.
Sudi menambahkan, tidak ada yang berbeda fasilitas menteri dari pemerintahan SBY-Boediono dan pemerintahan Jokowi-JK nantinya.
"Sebetulnya itu program dan kewajiban kami, tapi jika berkaitan dengan pemerintahan akan datang. Kalau pemerintahan akan datang tidak berkenan, itu kita menyerahkan yang akan datang. Adapun anggaran yang sudah ada dikembalikan ke negara," tukasnya.
(kri)
