Gerindra Ogah Kritik Kabinet Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra tidak mempersoalkan postur kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) nanti.
Gerindra menilai postur kemeterian merupakan hak prerogratif presiden. "Sebenarnya kan itu hak prerogatif presiden, jadi biarkan saja. Kita fokus di parlemen," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Edhy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Dia juga enggan berkomentar tentang postur kementerian Jokowi-JK yang terdiri 18 kementerian dari kalangan profesional dan sisanya merupakan profesional dari partai politik.
"Biar rakyat yang menilai yang penting output-nya buat rakyat," tegasnya.
Edhy mengatakan, Gerindra hanya akan mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK melalui parlemen apabila kebijakan yang dijalankan tidak pro-rakyat.
"Kalau dia jalankan pemerintah enggak baik baru kita kritisi. Itu saja," ujarnya.
Gerindra menilai postur kemeterian merupakan hak prerogratif presiden. "Sebenarnya kan itu hak prerogatif presiden, jadi biarkan saja. Kita fokus di parlemen," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Edhy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Dia juga enggan berkomentar tentang postur kementerian Jokowi-JK yang terdiri 18 kementerian dari kalangan profesional dan sisanya merupakan profesional dari partai politik.
"Biar rakyat yang menilai yang penting output-nya buat rakyat," tegasnya.
Edhy mengatakan, Gerindra hanya akan mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK melalui parlemen apabila kebijakan yang dijalankan tidak pro-rakyat.
"Kalau dia jalankan pemerintah enggak baik baru kita kritisi. Itu saja," ujarnya.
(dam)