KPK Panggil Orang Dekat Staf Khusus Presiden
Senin, 15 September 2014 - 10:38 WIB
KPK Panggil Orang Dekat Staf Khusus Presiden
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil orang dekat Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga.
Mereka ialah Asisten Staf Khusus Daniel, Nur Hasyim dan sopir bernama Dulhadi.
Keduanya diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.
"Mereka (Nur dan Dulhadi) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JW (Jero Wacik)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (15/9/2014).
Penyidik juga bakal memeriksa seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian ESDM bernama Usman Yahya. "Dia juga diperiksa sebagai saksi," ujarnya.
Daniel Sparingga juga pernah menjalai pemeriksaan dalam kasus ini.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka. Dia diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan dirinya atau pihak lain.
Jero disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU No 20 Tahun 2001 tntang Undang-Undang tentang tindak pidana Pemberantasan Korupsi atas dugaan pemerasan.
Mereka ialah Asisten Staf Khusus Daniel, Nur Hasyim dan sopir bernama Dulhadi.
Keduanya diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.
"Mereka (Nur dan Dulhadi) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JW (Jero Wacik)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (15/9/2014).
Penyidik juga bakal memeriksa seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian ESDM bernama Usman Yahya. "Dia juga diperiksa sebagai saksi," ujarnya.
Daniel Sparingga juga pernah menjalai pemeriksaan dalam kasus ini.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka. Dia diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan dirinya atau pihak lain.
Jero disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU No 20 Tahun 2001 tntang Undang-Undang tentang tindak pidana Pemberantasan Korupsi atas dugaan pemerasan.
(dam)
