Tim Transisi Jokowi Bantah Intervensi SBY
Minggu, 07 September 2014 - 08:05 WIB
Tim Transisi Jokowi Bantah Intervensi SBY
A
A
A
JAKARTA - Tim transisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak pernah mengintervensi pemerintahan SBY.
"Intervensinya dimana?" ujar Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto saat dihubungi Sindonews, Sabtu 6 September 2014 malam.
Dia pun justru menganggap pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) adalah pemerintahan yang kuat.
"Kami tidak pernah intervensi. Lagipula, instrumennya juga tidak ada untuk intervensi," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP itu.
Dia mengatakan bahwa pihaknya pun sadar hanya bertugas mempersiapkan pemerintahan Jokowi-JK.
"Minta informasi, masak disebut intervensi. Kami tidak pernah mengusulkan kebijakan-kebijakan ke pemerintahan Pak SBY," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden SBY pada rapat kabinet paripurna, Jumat 5 September 2014 menegaskan saat ini masih merupakan masa pemerintahannya.
SBY juga menegaskan tidak ada pemerintahan bersama. Pemerintahan baru beralih ke presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
Pernyataan SBY pun ditafsirkan bermacam-macam. Ada yang menganggap pernyataan itu sebagai respons SBY atas tim transisi Jokowi-JK.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Harris Bobihoe mencurigai tim transisi Jokowi-JK mencoba melakukan intervensi terhadap pemerintahan SBY.
Sehingga, kata dia, SBY terpaksa melontarkan pernyataan itu saat rapat kabinet paripurna Jumat 5 September 2014.
"Mungkin ada intervensi sehingga Presiden SBY marah. Mungkin ada beberapa departemen, menteri dipanggil tim transisi, itu kan belum berhak," tutur Haris.
Dia mengingatkan agar kubu atau Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK tidak mengintervensi pemerintahan SBY saat ini.
"Tim transisi silakan saja membuat konsep, tapi tidak boleh intervensi SBY," katanya.
"Intervensinya dimana?" ujar Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto saat dihubungi Sindonews, Sabtu 6 September 2014 malam.
Dia pun justru menganggap pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) adalah pemerintahan yang kuat.
"Kami tidak pernah intervensi. Lagipula, instrumennya juga tidak ada untuk intervensi," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP itu.
Dia mengatakan bahwa pihaknya pun sadar hanya bertugas mempersiapkan pemerintahan Jokowi-JK.
"Minta informasi, masak disebut intervensi. Kami tidak pernah mengusulkan kebijakan-kebijakan ke pemerintahan Pak SBY," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden SBY pada rapat kabinet paripurna, Jumat 5 September 2014 menegaskan saat ini masih merupakan masa pemerintahannya.
SBY juga menegaskan tidak ada pemerintahan bersama. Pemerintahan baru beralih ke presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
Pernyataan SBY pun ditafsirkan bermacam-macam. Ada yang menganggap pernyataan itu sebagai respons SBY atas tim transisi Jokowi-JK.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Harris Bobihoe mencurigai tim transisi Jokowi-JK mencoba melakukan intervensi terhadap pemerintahan SBY.
Sehingga, kata dia, SBY terpaksa melontarkan pernyataan itu saat rapat kabinet paripurna Jumat 5 September 2014.
"Mungkin ada intervensi sehingga Presiden SBY marah. Mungkin ada beberapa departemen, menteri dipanggil tim transisi, itu kan belum berhak," tutur Haris.
Dia mengingatkan agar kubu atau Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK tidak mengintervensi pemerintahan SBY saat ini.
"Tim transisi silakan saja membuat konsep, tapi tidak boleh intervensi SBY," katanya.
(dam)
