Istilah Pemerintahan Bersama Ngawur!
Sabtu, 06 September 2014 - 17:25 WIB
Istilah Pemerintahan Bersama Ngawur!
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban menilai keliru apabila ada yang menilai saat ini adalah pemerintahan bersama.
Dia sepakat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menegaskan tidak ada istilah pemerintahan bersama pada masa transisi pemerintahan SBY-Boediono ke Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) saat ini.
"Saat ini yang berkuasa penuh ya tetap Pak SBY sebagai Presiden. Sampai serah terima jabatan nanti 20 Oktober 2014. Tidak ada istilah bersama. Itu ngawur itu. Janganlah ajarkan rakyat cara pemerintahan yang ngawur," kata MS Kaban saat dihubungi Sindonews, Sabtu (6/9/2014).
Dia menegaskan, kapasitas SBY masih sebagai kepala negara sekalipun tim transisi Jokowi-JK bertemu dengan jajaran kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
"Tidak ada pemerintahan transisi. Makanya begini, kalau saya berpedoman, apapun yang dilakukan tim transisi Jokowi-JK tidak berpengaruh pada pemerintahan SBY. Karena SBY masih menjabat sebagai presiden," ungkap mantan Menteri Kehutanan ini.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) para rapat kabinet paripurna, Jumat 5 September 2014 menegaskan saat ini masih merupakan masa pemerintahannya.
SBY juga menegaskan tidak ada pemerintahan bersama. Pemerintahan baru beralih ke presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
"Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada," tegas Presiden SBY saat itu.
Menurut dia, jika ada yang menganggap saat ini merupakan pemerintahan bersama, maka itu adalah sebuah kekeliruan.
Dia sepakat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menegaskan tidak ada istilah pemerintahan bersama pada masa transisi pemerintahan SBY-Boediono ke Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) saat ini.
"Saat ini yang berkuasa penuh ya tetap Pak SBY sebagai Presiden. Sampai serah terima jabatan nanti 20 Oktober 2014. Tidak ada istilah bersama. Itu ngawur itu. Janganlah ajarkan rakyat cara pemerintahan yang ngawur," kata MS Kaban saat dihubungi Sindonews, Sabtu (6/9/2014).
Dia menegaskan, kapasitas SBY masih sebagai kepala negara sekalipun tim transisi Jokowi-JK bertemu dengan jajaran kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
"Tidak ada pemerintahan transisi. Makanya begini, kalau saya berpedoman, apapun yang dilakukan tim transisi Jokowi-JK tidak berpengaruh pada pemerintahan SBY. Karena SBY masih menjabat sebagai presiden," ungkap mantan Menteri Kehutanan ini.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) para rapat kabinet paripurna, Jumat 5 September 2014 menegaskan saat ini masih merupakan masa pemerintahannya.
SBY juga menegaskan tidak ada pemerintahan bersama. Pemerintahan baru beralih ke presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
"Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada," tegas Presiden SBY saat itu.
Menurut dia, jika ada yang menganggap saat ini merupakan pemerintahan bersama, maka itu adalah sebuah kekeliruan.
(dam)
