Banyak Anggota Dewan Tidak Mengerti Migas
A
A
A
JAKARTA - Sektor minyak dan gas (migas) membutuhkan pengawasan yang ketat. Ironinya, banyak anggota DPR yang tidak mengerti soal migas.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Aryani menilai banyak anggota DPR khususnya di komisinya yang tidak memahami masalah sumber daya mineral, minyak, dan gas.
"Parlemen juga begitu. Komisi VII yang mengerti masalah migas (minyak dan gas) hanya 7%," ungkap Dewi dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Korupsi di Pusaran Migas di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (6/9/2014).
Menurut dia, sektor migas membutuhkan pengawasan yang ketat dari anggota parlemen.
Dengan pemahaman yang tidak merata, hal itu bisa menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan.Alhasil, kata dia, sektor migas kerap menjadi bulan-bulanan permainan mafia Migas
Dia juga mengatakan, sejumlah permasalahan kerap muncul di sektor migas karena pengawasan ditingkat eksekutor lemah.Menurut dia, proses tender pengadaan migas terkesan tertutup.
Dia menyarankan, ke depan perlu adanya investigasi sistem keuangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tak hanya itu, anggota DPR terpilih untuk periode yang akan datang diharapkan mampu menyelesaikan anggaran serta pengawasan di Kementerian ESDM.
"Kalau pengawasan, legislasi dan lain itu enggak terlalu. Paling penting itu pengawasan anggaran, seperti dimana rapatnya, apa yang dibahas dan sebagainya," tuturnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang diduga hingga sebesar Rp9,9 miliar.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Aryani menilai banyak anggota DPR khususnya di komisinya yang tidak memahami masalah sumber daya mineral, minyak, dan gas.
"Parlemen juga begitu. Komisi VII yang mengerti masalah migas (minyak dan gas) hanya 7%," ungkap Dewi dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Korupsi di Pusaran Migas di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (6/9/2014).
Menurut dia, sektor migas membutuhkan pengawasan yang ketat dari anggota parlemen.
Dengan pemahaman yang tidak merata, hal itu bisa menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan.Alhasil, kata dia, sektor migas kerap menjadi bulan-bulanan permainan mafia Migas
Dia juga mengatakan, sejumlah permasalahan kerap muncul di sektor migas karena pengawasan ditingkat eksekutor lemah.Menurut dia, proses tender pengadaan migas terkesan tertutup.
Dia menyarankan, ke depan perlu adanya investigasi sistem keuangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tak hanya itu, anggota DPR terpilih untuk periode yang akan datang diharapkan mampu menyelesaikan anggaran serta pengawasan di Kementerian ESDM.
"Kalau pengawasan, legislasi dan lain itu enggak terlalu. Paling penting itu pengawasan anggaran, seperti dimana rapatnya, apa yang dibahas dan sebagainya," tuturnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang diduga hingga sebesar Rp9,9 miliar.
(dam)