PKB Desak Pemerintah Saudi Tolak Pemindahan Makam Nabi

Jum'at, 05 September 2014 - 18:26 WIB
PKB Desak Pemerintah...
PKB Desak Pemerintah Saudi Tolak Pemindahan Makam Nabi
A A A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama sebagian umat Islam di Indonesia, mendesak Pemerintah Arab Saudi menolak setiap usulan, rencana, dan keinginan memindahkan makam Nabi Muhammad SAW.

"Bagi seluruh umat Islam, makam Nabi Muhammad merupakan tempat suci. Karena itu, memindahkan makam Nabi sama saja dengan melukai umat Islam. Sebab, umat Islam memiliki pegangan kuat," ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, kepada wartawan, Jumat (5/9/2014).

PKB sebagai bagian dari representasi Islam Ahlussunah Wal Jamaah di Indonesia, mendesak Pemerintah Saudi mengeluarkan statement resmi, tidak akan pernah memindahkan makam Nabi Muhammad SAW.

"Pernyataan resmi Pemerintah Saudi ini penting untuk mengakhiri polemik tentang rencana pemindahan makam Nabi. Jika tidak ada pernyataan resmi, maka akan menimbulkan bibit-bibit pertentangan di tubuh umat Islam diseluruh Dunia," bebernya.

Dia melanjutkan, statement tentang tidak adanya rencana Pemerintah Arab Saudi untuk memindahkan makam Nabi SAW tidak bisa diwakili oleh Menteri Agama RI, karena menag bukanlah corongnya Duta Besar Arab Saudi.

"Harusnya pihak Dubes Arab yang langsung mengeluarkan pernyataan resmi melihat betapa sensitifnya masalah ini bagi sebagian besar umat Islam di Dunia, khususnya Indonesia," tegasnya.

Untuk itu, sambungnya, DPP PKB akan mengirim surat resmi kepada Raja Arab Saudi untuk mengklarifikasi masalah ini, sekaligus meminta jaminan resmi, bahwa Pemerintah Saudi tidak akan memindahkan makam Nabi dengan dalih apapun.

"DPP PKB akan membentuk tim yang terdiri dari kiai dan ulama NU, yang akan dikirimkan ke Saudi. Tim ini akan melakukan verifikasi keaslian berita pemindahan makam Nabi yang selalu membuat khawatir umat Islam, di seluruh Dunia," terangnya.

Lebih jauh, PKB juga meminta kepada Pemerintah RI untuk melakukan segala upaya diplomasi mencegah upaya pemindahan makam Nabi. Begitu pula dengan pimpinan DPR RI yang menjadi anggota parlemen negara-negara Organisasi Konferensi Islam.

Pihaknya akan berupaya menggalang dukungan penolakan pemindahan makam Nabi. Untuk itu, PKB mengajak kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk mewaspadai gerakan Islam radikal dan wahabisme yang telah menyusup di Nusantara.

"Jika dibiarkan dan tidak diantisipasi, gerakan ini akan terus membesar, dan pada akhirnya bisa melakukan tindakan untuk merusak situs sejarah dan budaya Islam Indonesia," tukasnya.

Dilanjutkan, PKB akan berdiri di depan, melawan radikalisme dan wahabisme di tanah air. Sebab, aliran ini tidak sejalan dengan Islam, dan cita rasa Nusantara yang menjadi landasan perjuangan PKB.
(san)
Berita Terkait
Konflik PKB-PBNU Meruncing,...
Konflik PKB-PBNU Meruncing, Mantan Sekjen PKB Lukman Edy Dilaporkan ke Bareskrim
Sambut Harlah PKB, Perempuan...
Sambut Harlah PKB, Perempuan Bangsa Gelar Lomba Masak dan Rias Tumpeng
Cak Imin Tegaskan PKB...
Cak Imin Tegaskan PKB Solid: Yang Mau Ganggu Sampai Sungkan
Dewan Syura PKB Jawa...
Dewan Syura PKB Jawa Barat Sepakat Pertahankan Soliditas Partai
Vaksinasi Hari Kedua,...
Vaksinasi Hari Kedua, PKB Ingin Herd Immunity Cepat Terwujud
Buka Sespim Perubahan...
Buka Sespim Perubahan di Palembang, Gus Imin: Pemimpin PKB Harus Jadi Solusi Bangsa
Berita Terkini
Prabowo Panggil Menhan,...
Prabowo Panggil Menhan, Kapolri, hingga Jaksa Agung di Istana Malam Ini, Ada Apa?
Kasus Febrie Adriansyah...
Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung, Pakar: Proses Hukum Harus Transparan
Polri Limpahkan Kasus...
Polri Limpahkan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung, KPK: Kami Yakin Ditangani Profesional
Pukat UGM: Pelimpahan...
Pukat UGM: Pelimpahan Perkara Febrie ke Kejagung Tak Miliki Dasar Hukum
Pukat UGM: Penetapan...
Pukat UGM: Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah Bisa Gugur Bila Tanpa Pemeriksaan
Cerita Rudi Margono...
Cerita Rudi Margono Ditunjuk Jadi Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved