Pembentukan Pansus Pemilu Bakal Mulus
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan pansus Pemilu 2014 yang tinggal menunggu keputusan rapat paripurna diprediksi berjalan lancar. Ini sekaligus ajang pembuktian soliditas koalisi Merah Putih.
"Kalau melihat komposisi parlemen saat ini dimana 63% parlemen dikuasai oleh partai pendukung koalisi Merah Putih," ujar pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Idil Akbar, Kamis (4/9/2014).
Menurut dia, pembentukan pansus tersebut bisa dikatakan sebagai ajang untuk "melampiaskan kemarahan" koalisi Merah Putih pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai telah banyak melakukan kecurangan-kecurangan saat menyelenggarakan pemilu.
"Belum lagi komplain dari koalisi Merah Putih terhadap KPU terkait rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak dijalankan, termasuk puncaknya saat putusan DKPP dan MK," ucapnya.
Namun demikian, sambung Idil, akan ada sedikit perlawanan dari koalisi yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Termasuk dari kader muda koalisi Merah Putih yang sejak awal mendukung pasangan tersebut.
"Meski tidak memengaruhi hasil putusan, ini akan menjadi pembuktian kembali apakah koalisi Merah Putih masih tetap solid dan menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK," kata Idil.
Sekaligus juga pembuktian komitmen yang sulit untuk dipegang di antara anggota koalisi. Apakah ada pengkhianatan pada proses pengambilan keputusan di paripurna nanti.
Idil menilai, proses pansus ini akan berlangsung panjang hingga anggota DPR baru terpilih jika prosesnya tidak selesai. Termasuk bila posisi Ketua DPR dipegang oleh partai pemenang pemilu maupun orang-orang dari bukan partai pemenang.
"Soliditas koalisi Merah Putih sudah terlihat sampai ke bawah, terbukti DPRD DKI Jakarta telah membentuk pansus pengadaan bus Transjakarta," paparnya.
"Kalau melihat komposisi parlemen saat ini dimana 63% parlemen dikuasai oleh partai pendukung koalisi Merah Putih," ujar pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Idil Akbar, Kamis (4/9/2014).
Menurut dia, pembentukan pansus tersebut bisa dikatakan sebagai ajang untuk "melampiaskan kemarahan" koalisi Merah Putih pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai telah banyak melakukan kecurangan-kecurangan saat menyelenggarakan pemilu.
"Belum lagi komplain dari koalisi Merah Putih terhadap KPU terkait rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak dijalankan, termasuk puncaknya saat putusan DKPP dan MK," ucapnya.
Namun demikian, sambung Idil, akan ada sedikit perlawanan dari koalisi yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Termasuk dari kader muda koalisi Merah Putih yang sejak awal mendukung pasangan tersebut.
"Meski tidak memengaruhi hasil putusan, ini akan menjadi pembuktian kembali apakah koalisi Merah Putih masih tetap solid dan menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK," kata Idil.
Sekaligus juga pembuktian komitmen yang sulit untuk dipegang di antara anggota koalisi. Apakah ada pengkhianatan pada proses pengambilan keputusan di paripurna nanti.
Idil menilai, proses pansus ini akan berlangsung panjang hingga anggota DPR baru terpilih jika prosesnya tidak selesai. Termasuk bila posisi Ketua DPR dipegang oleh partai pemenang pemilu maupun orang-orang dari bukan partai pemenang.
"Soliditas koalisi Merah Putih sudah terlihat sampai ke bawah, terbukti DPRD DKI Jakarta telah membentuk pansus pengadaan bus Transjakarta," paparnya.
(dam)