Alasan Ingin Muktamar PPP Dipercepat
Alasan Ingin Muktamar PPP Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Posisi Ketua Umum (Ketum) PPP Suryadharma Ali (SDA) terus digoyang. Sejumlah pihak meminta agar Muktamar PPP dipercepat.
Forum Penyelamat PPP menemui mantan Wakil Presiden yang juga mantan Ketum PPP Hamzah Haz, meminta supaya Muktamar PPP segera dilaksanakan.
Ketua Forum Penyelamat PPP Muhammad Rodja mengatakan, Suryadharma Ali harus mundur dari jabatan ketua umum lantaran sudah berstatus tersangka.
"Orang bersalah harus digeser, masa dibiarkan orang bersalah memimpin," kata Rodja di kediaman Hamzah Haz, Jalan Parta Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/8/2014).
Mantan Menteri Agama itu sudah berstatus tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Rodja mengatakan, SDA boleh mengeluarkan banyak alasan untuk mempertahankan jabatannya di PPP.
"Dia (SDA) boleh berdalih, praduga tak bersalah, begini begitu, KPK melakukan itu tidak sembarangan," imbuhnya.
Dia menjelaskan Mukernas tidak perlu berlama-lama menunggu sampai tahun 2015, pasalnya partai akan efektif jika dilaksanakan pada September 2014. Dia meminta keputusan Mukernas di Bogor harus dijalankan.
"Buat apa 2015, untuk apa, mukernas salah satu item yang harus diambil merubah waktu melaksanakan muktamar, itu yang dilakukan di Bogor, satu bulan setelah pilpres itu muktamar," tukasnya.
Forum Penyelamat PPP menemui mantan Wakil Presiden yang juga mantan Ketum PPP Hamzah Haz, meminta supaya Muktamar PPP segera dilaksanakan.
Ketua Forum Penyelamat PPP Muhammad Rodja mengatakan, Suryadharma Ali harus mundur dari jabatan ketua umum lantaran sudah berstatus tersangka.
"Orang bersalah harus digeser, masa dibiarkan orang bersalah memimpin," kata Rodja di kediaman Hamzah Haz, Jalan Parta Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/8/2014).
Mantan Menteri Agama itu sudah berstatus tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Rodja mengatakan, SDA boleh mengeluarkan banyak alasan untuk mempertahankan jabatannya di PPP.
"Dia (SDA) boleh berdalih, praduga tak bersalah, begini begitu, KPK melakukan itu tidak sembarangan," imbuhnya.
Dia menjelaskan Mukernas tidak perlu berlama-lama menunggu sampai tahun 2015, pasalnya partai akan efektif jika dilaksanakan pada September 2014. Dia meminta keputusan Mukernas di Bogor harus dijalankan.
"Buat apa 2015, untuk apa, mukernas salah satu item yang harus diambil merubah waktu melaksanakan muktamar, itu yang dilakukan di Bogor, satu bulan setelah pilpres itu muktamar," tukasnya.
(maf)
Explore More