Koalisi Merah Putih Tolak Kenaikan BBM
Kamis, 28 Agustus 2014 - 20:28 WIB
Koalisi Merah Putih Tolak Kenaikan BBM
A
A
A
JAKARTA - Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu menilai kebijakan menaikkan harga BBM dinilai akan membebani masyarakat.
Oleh karena itu, menurut partai koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan kebijakan strategis pada akhir jabatan itu.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM karena menyusahkan rakyat.
Menurut dia, kalau ada rencana kenaikan pasti sudah muncul pada nota keuangan yang disampaikan oleh SBY. Namun di situ sama sekali tidak muncul.
Apalagi semuanya sudah sepakat menerima laporan nota keuangan, mestinya tidak memasukkan faktor baru yang akan merubah nota keuangan yang telah disampaikan.
"Itu artinya secara implisit DPR setuju dengan pemerintah SBY tentang posisi keuangan kita di mana belum ada opsi kenaikan BBM," tuturnya di Jakarta, Kamis (27/8/2014).
Mantan Presiden PKS ini menilai pada akhir masa jabatannya Presiden SBY sebaiknya tidak perlu membuat keputusan yang membuat polemik.
Oleh karena itu, persoalan ini sebaiknya diselesaikan oleh pemerintahan mendatang.
"Tentu presiden baru masih punya waktu. Dari hari ini sampai pelantikan untuk memikirkan, mau diapakan BBM dinaikkan atau tidak," katanya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, partainya akan tetap konsisten menolak kenaikan BBM baik sekarang maupun ke depan.
Menurut dia, opsi menaikkan tidak tepat dalam kondisi seperti sekarang ini.
"Kalau mau menaikkan BBM itu semua orang bisa, dan itu pasti menyusahkan rakyat. Apalagi kondisi seperti sekarang ini," tegasnya. (Sucipto)
Koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu menilai kebijakan menaikkan harga BBM dinilai akan membebani masyarakat.
Oleh karena itu, menurut partai koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan kebijakan strategis pada akhir jabatan itu.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM karena menyusahkan rakyat.
Menurut dia, kalau ada rencana kenaikan pasti sudah muncul pada nota keuangan yang disampaikan oleh SBY. Namun di situ sama sekali tidak muncul.
Apalagi semuanya sudah sepakat menerima laporan nota keuangan, mestinya tidak memasukkan faktor baru yang akan merubah nota keuangan yang telah disampaikan.
"Itu artinya secara implisit DPR setuju dengan pemerintah SBY tentang posisi keuangan kita di mana belum ada opsi kenaikan BBM," tuturnya di Jakarta, Kamis (27/8/2014).
Mantan Presiden PKS ini menilai pada akhir masa jabatannya Presiden SBY sebaiknya tidak perlu membuat keputusan yang membuat polemik.
Oleh karena itu, persoalan ini sebaiknya diselesaikan oleh pemerintahan mendatang.
"Tentu presiden baru masih punya waktu. Dari hari ini sampai pelantikan untuk memikirkan, mau diapakan BBM dinaikkan atau tidak," katanya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, partainya akan tetap konsisten menolak kenaikan BBM baik sekarang maupun ke depan.
Menurut dia, opsi menaikkan tidak tepat dalam kondisi seperti sekarang ini.
"Kalau mau menaikkan BBM itu semua orang bisa, dan itu pasti menyusahkan rakyat. Apalagi kondisi seperti sekarang ini," tegasnya. (Sucipto)
(dam)
