Fraksi Demokrat Belum Terima Arahan SBY Soal Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Demokrat belum menerima arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasca bertemu Presiden terpilih Jokowi. Pertemuan SBY dan Jokowi di Nusa Dua, Bali, tadi malam, terkait dengan wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Belum, belum ada (arahan). Saya baru mau bertemu Ketua Fraksi (Partai Demokrat)," ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2014).
Dia juga berpendapat, tidak ada banyak perubahan mengenai kebijakan pemerintah maupun partai dari hasil pertemuan SBY dengan Jokowi tersebut. "Saya rasa tidak ada yang signifikan," ujarnya.
Terkait koalisi, tambahnya, partai berlogo bintang segitiga ini masih berkomitmen menjadi penyeimbang untuk pemerintahan ke depan. "Soal koalisi juga masih sama dengan yang kemarin," pungkasnya.
Dalam pertemuan kemarin, salah satu materi yang dibicarakan Presiden SBY dan Jokowi adalah soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Namun, keduanya tidak membicarakan secara detail hal pokok apa yang dibicarakan terkait RAPBN 2015 itu.
"Dalam pertemuan kami yang pertama tadi, yang berlangsung hampir selama dua jam, telah kami bicarakan, secara konstruktif, hal-hal penting yang berkaitan dengan agenda kenegaraan dan agenda pemerintahan di akhir tahun 2014 ini, dan juga awal tahun 2015 mendatang," ujar SBY dalam jumpa pers bersama dengan Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus 2014.
"Kami juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program pemerintah yang tengah dijalankan, termasuk RAPBN 2015, dan juga APBN Perubahan 2014 ini," sambungnya.
Namun, keduanya sama-sama tidak menjabarkan lebih lanjut soal RAPBN 2015 tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden SBY mengaku tak membicarkan hal teknis.
Kata SBY, hal teknis akan dibicarakan oleh jajaran pemerintah yang ditunjuknya dengan tim transisi yang ditunjuk Jokowi.
"Ini bukan pertemuan terakhir. Ini pertemuan pertama yang akan kami tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya. Kami tidak bahas secara teknis karena pertemuan malam ini bukan forum negosiasi. Kami mengikuti sistem, tatanan, dan mekanisme yang berlaku," tutur SBY.
"Belum, belum ada (arahan). Saya baru mau bertemu Ketua Fraksi (Partai Demokrat)," ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2014).
Dia juga berpendapat, tidak ada banyak perubahan mengenai kebijakan pemerintah maupun partai dari hasil pertemuan SBY dengan Jokowi tersebut. "Saya rasa tidak ada yang signifikan," ujarnya.
Terkait koalisi, tambahnya, partai berlogo bintang segitiga ini masih berkomitmen menjadi penyeimbang untuk pemerintahan ke depan. "Soal koalisi juga masih sama dengan yang kemarin," pungkasnya.
Dalam pertemuan kemarin, salah satu materi yang dibicarakan Presiden SBY dan Jokowi adalah soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Namun, keduanya tidak membicarakan secara detail hal pokok apa yang dibicarakan terkait RAPBN 2015 itu.
"Dalam pertemuan kami yang pertama tadi, yang berlangsung hampir selama dua jam, telah kami bicarakan, secara konstruktif, hal-hal penting yang berkaitan dengan agenda kenegaraan dan agenda pemerintahan di akhir tahun 2014 ini, dan juga awal tahun 2015 mendatang," ujar SBY dalam jumpa pers bersama dengan Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus 2014.
"Kami juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program pemerintah yang tengah dijalankan, termasuk RAPBN 2015, dan juga APBN Perubahan 2014 ini," sambungnya.
Namun, keduanya sama-sama tidak menjabarkan lebih lanjut soal RAPBN 2015 tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden SBY mengaku tak membicarkan hal teknis.
Kata SBY, hal teknis akan dibicarakan oleh jajaran pemerintah yang ditunjuknya dengan tim transisi yang ditunjuk Jokowi.
"Ini bukan pertemuan terakhir. Ini pertemuan pertama yang akan kami tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya. Kami tidak bahas secara teknis karena pertemuan malam ini bukan forum negosiasi. Kami mengikuti sistem, tatanan, dan mekanisme yang berlaku," tutur SBY.
(kri)