OB Anak Menkop Tidak Perlu Bayar Uang Pengganti
Rabu, 27 Agustus 2014 - 17:35 WIB
OB Anak Menkop Tidak Perlu Bayar Uang Pengganti
A
A
A
JAKARTA - Majelis Hakim membebaskan mantan office boy (OB) anak Menkop dan UKM Syarief Hasan, Hendra Saputra, dari vonis tambahan. Yakni membayar uang pengganti senilai Rp19 juta.
Hakim menilai dalam persidangan tidak ditemukan satu alat bukti bahwa terdakwa memperoleh barang atau sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi.
"Uang sejumlah Rp19 juta yang telah diterima terdakwa dan para saksi lain dengan jumlahnya bervariasi adalah bonus yang diberikan saksi Riefan Avrian sebagai pemilik PT Rifuel yang langsung diterima karyawan perusahaan atas keuntungan perusahan tersebut," kata Hakim Ketua Nani Indrawati di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Hakim Nani berpendapat, tidak tepat menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 karena tidak ada bukti di persidangan bahwa terdakwa secara riil menerima atau menikmati uang dari hasil korupsi.
Hendra sudah divonis satu tahun penjara dan denda pidana Rp50 juta subsider satu bulan penjara. Namun, terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.
Hakim Anggota Sofie Aldi menilai, Direktur Utama PT Imaji Media itu dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Sofialdi menilai, Hendra tidak terbukti melanggar rumusan dakwaan perbuatan korupsi baik primer maupun subsider. Hendra dinilai tidak terbukti dalam delik merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, korporasi.
"Hendra harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan primer dan subsider, dan harus segera dikeluarkan dari tahanan secepatnya," tukas Hakim Sofialdi.
Hakim Nani menjelaskan, lantaran dua orang hakim berpendapat terdakwa terbukti lakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer dan satu orang hakim berpendapat bebas. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pendapat yang digunakan adalah pendapat dua orang hakim.
"Atau suara terbanyak. Sehingga terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana sebgaimana tercantum dalam dakwaan primer," kata hakim Nani.
Putusan terhadap Hendra, tambah Nani, dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi orang lain yang berposisi rentan untuk dijadikan alat bagi pihak yang memiliki kekuasaan supaya berani menolak perbuatan melanggar hukum.
"Demikian pula, pembelajaran juga bagi pihak yang memperalat orang-orang yang disadari tidak mempunyai kemampuan intelektual yang cukup, untuk melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan hukum tersebut ternyata mampu mengungkap fakta hukum di persidangan," tukasnya.
Hakim menilai dalam persidangan tidak ditemukan satu alat bukti bahwa terdakwa memperoleh barang atau sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi.
"Uang sejumlah Rp19 juta yang telah diterima terdakwa dan para saksi lain dengan jumlahnya bervariasi adalah bonus yang diberikan saksi Riefan Avrian sebagai pemilik PT Rifuel yang langsung diterima karyawan perusahaan atas keuntungan perusahan tersebut," kata Hakim Ketua Nani Indrawati di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Hakim Nani berpendapat, tidak tepat menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 karena tidak ada bukti di persidangan bahwa terdakwa secara riil menerima atau menikmati uang dari hasil korupsi.
Hendra sudah divonis satu tahun penjara dan denda pidana Rp50 juta subsider satu bulan penjara. Namun, terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.
Hakim Anggota Sofie Aldi menilai, Direktur Utama PT Imaji Media itu dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Sofialdi menilai, Hendra tidak terbukti melanggar rumusan dakwaan perbuatan korupsi baik primer maupun subsider. Hendra dinilai tidak terbukti dalam delik merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, korporasi.
"Hendra harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan primer dan subsider, dan harus segera dikeluarkan dari tahanan secepatnya," tukas Hakim Sofialdi.
Hakim Nani menjelaskan, lantaran dua orang hakim berpendapat terdakwa terbukti lakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer dan satu orang hakim berpendapat bebas. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pendapat yang digunakan adalah pendapat dua orang hakim.
"Atau suara terbanyak. Sehingga terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana sebgaimana tercantum dalam dakwaan primer," kata hakim Nani.
Putusan terhadap Hendra, tambah Nani, dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi orang lain yang berposisi rentan untuk dijadikan alat bagi pihak yang memiliki kekuasaan supaya berani menolak perbuatan melanggar hukum.
"Demikian pula, pembelajaran juga bagi pihak yang memperalat orang-orang yang disadari tidak mempunyai kemampuan intelektual yang cukup, untuk melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan hukum tersebut ternyata mampu mengungkap fakta hukum di persidangan," tukasnya.
(kri)
