Soal Kabinet, Jokowi Dihadapkan Dua Pilihan
Selasa, 26 Agustus 2014 - 06:23 WIB
Soal Kabinet, Jokowi Dihadapkan Dua Pilihan
A
A
A
JAKARTA - Tidak mudah bagi Joko Widodo untuk mewujudkan keinginan membentuk kabinet yang terbebas dari kepentingan partai politik.
Sebab bukan mustahil gagasan Joko Widodo (Jokowi) tentang menteri tidak rangkap jabatan dalam partai politik (parpol) akan menuai resistensi dari partai politik pendukungnya.
"Jokowi akan berhadapan dengan dua pilihan. Mengikuti keinginannya atau mengakomodasi kepentingan partai pendukungnya," ujar Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar kepada Sindonews, Senin 25 Agustus 2014 malam.
Dia memperkirakan mantan Wali Kota Solo itu akhirnya akan berkompromi dengan elite parpol pendukungnya. Jokowi akan mencari jalan tengah demi mengakomodasi kepentingan parpol pendukungnya.
"Suka tidak suka, itu realitas politik. Jokowi akan menghadapi berbagai kepentingan. Saya kiranya akhirnya Jokowi akan berkomunikasi dengan elite parpol pendukungnya," tutur Idil.
Dia yakin Jokowi akan mengambil kalangan profesional dari kalangan partai politik. Pilihan tersebut, kata dia, paling rasional.
"Jokowi tetap akan memilih orang-orang yang bekerja profesional seusai bidangnya, sekaligus juga mengakomodasi kepentingan partai," tuturnya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat menyatakan tidak mengetahui tentang gagasan ini. Ketua DPP PDIP Puan Maharani pernah mengungkapkan Jokowi belum membicarakan tentang gagasan tersebut kepada internal partainya. "Belum pernah bicara terkait masalah itu," kata Puan, Jumat 15 Agustus 2014.
Menurut putri Megawati Soekarnoputri itu, wacana menteri tidak boleh rangkap jabatan harus dibicarakan terlebih dahulu. (Baca: Larangan Menteri Rangkap Jabatan, Jokowi Belum Bilang ke PDIP)
Gagasan Jokowi itu sepertinya tidak ditanggapi secara antusias parpol pendukungnya. Setidaknya hal itu terlihat dari sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang belum memberikan sikap atas gagasan tersebut. (Baca: PKB Tidak Setuju Menteri Lepas Jabatan Parpol)
Sebab bukan mustahil gagasan Joko Widodo (Jokowi) tentang menteri tidak rangkap jabatan dalam partai politik (parpol) akan menuai resistensi dari partai politik pendukungnya.
"Jokowi akan berhadapan dengan dua pilihan. Mengikuti keinginannya atau mengakomodasi kepentingan partai pendukungnya," ujar Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar kepada Sindonews, Senin 25 Agustus 2014 malam.
Dia memperkirakan mantan Wali Kota Solo itu akhirnya akan berkompromi dengan elite parpol pendukungnya. Jokowi akan mencari jalan tengah demi mengakomodasi kepentingan parpol pendukungnya.
"Suka tidak suka, itu realitas politik. Jokowi akan menghadapi berbagai kepentingan. Saya kiranya akhirnya Jokowi akan berkomunikasi dengan elite parpol pendukungnya," tutur Idil.
Dia yakin Jokowi akan mengambil kalangan profesional dari kalangan partai politik. Pilihan tersebut, kata dia, paling rasional.
"Jokowi tetap akan memilih orang-orang yang bekerja profesional seusai bidangnya, sekaligus juga mengakomodasi kepentingan partai," tuturnya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat menyatakan tidak mengetahui tentang gagasan ini. Ketua DPP PDIP Puan Maharani pernah mengungkapkan Jokowi belum membicarakan tentang gagasan tersebut kepada internal partainya. "Belum pernah bicara terkait masalah itu," kata Puan, Jumat 15 Agustus 2014.
Menurut putri Megawati Soekarnoputri itu, wacana menteri tidak boleh rangkap jabatan harus dibicarakan terlebih dahulu. (Baca: Larangan Menteri Rangkap Jabatan, Jokowi Belum Bilang ke PDIP)
Gagasan Jokowi itu sepertinya tidak ditanggapi secara antusias parpol pendukungnya. Setidaknya hal itu terlihat dari sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang belum memberikan sikap atas gagasan tersebut. (Baca: PKB Tidak Setuju Menteri Lepas Jabatan Parpol)
(hyk)
