PKB Tak Setuju Menteri Lepas Jabatan Parpol
Senin, 25 Agustus 2014 - 15:08 WIB
PKB Tak Setuju Menteri Lepas Jabatan Parpol
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap tidak setuju dengan gagasan Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menteri merangkap jabatan struktural partai politik.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, seorang menteri memang harus fokus di kabinet, namun mereka tidak harus melepaskan jabatan di struktur partai. Sebab, jabatan di partai sebatas tanggung jawab terhadap partai.
Muhaimin mengaku belum pernah membicarakan masalah kabinet dengan Jokowi. Dia juga belum tahu kader PKB yang akan dipilih kabinet nanti.
"Saya sendiri belum tahu apakah Pak Jokowi mau mengambil kader-kader PKB sebagai menterinya nanti," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu 24 Agustus kemarin.
Sementara itu, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan, ide menteri harus melepas jabatan parpol tidak dikenal dalam konstitusi dan bukan ukuran untuk menilai baik-buruknya kinerja seorang menteri.
Fungsi dan peran partai juga bagian utuh yang tidak dapat dilepaskan dalam memperkuat presidensial. "Baik buruknya kinerja menteri tidak ditentukan apa dia kader dan menjabat di partai atau tidak," kata Daniel.
Menurutnya, fungsi dan peran partai menjadi bagian utuh dalam upaya memperkuat pemerintah Jokowi-JK. Meniadakan dan melepaskan partai sama saja memperlemah penguatan presidensial.
"Jadi sikap kami ini tegas untuk memperkuat kepemimpinan Jokowi dan bukan sebaliknya," katanya.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, seorang menteri memang harus fokus di kabinet, namun mereka tidak harus melepaskan jabatan di struktur partai. Sebab, jabatan di partai sebatas tanggung jawab terhadap partai.
Muhaimin mengaku belum pernah membicarakan masalah kabinet dengan Jokowi. Dia juga belum tahu kader PKB yang akan dipilih kabinet nanti.
"Saya sendiri belum tahu apakah Pak Jokowi mau mengambil kader-kader PKB sebagai menterinya nanti," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu 24 Agustus kemarin.
Sementara itu, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan, ide menteri harus melepas jabatan parpol tidak dikenal dalam konstitusi dan bukan ukuran untuk menilai baik-buruknya kinerja seorang menteri.
Fungsi dan peran partai juga bagian utuh yang tidak dapat dilepaskan dalam memperkuat presidensial. "Baik buruknya kinerja menteri tidak ditentukan apa dia kader dan menjabat di partai atau tidak," kata Daniel.
Menurutnya, fungsi dan peran partai menjadi bagian utuh dalam upaya memperkuat pemerintah Jokowi-JK. Meniadakan dan melepaskan partai sama saja memperlemah penguatan presidensial.
"Jadi sikap kami ini tegas untuk memperkuat kepemimpinan Jokowi dan bukan sebaliknya," katanya.
(hyk)
