Jokowi, Tak Usah Panik dengan Koalisi Merah Putih
Sabtu, 23 Agustus 2014 - 13:49 WIB
Jokowi, Tak Usah Panik dengan Koalisi Merah Putih
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPP PAN Drajad Wibowo meminta Joko Widodo (Jokowi) tak usah panik menghadapi kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen.
Meski menguasai mayoritas kursi di parlemen, Drajad berharap kubu Jokowi tak menafsirkan Koalisi Merah Putih akan mengganggu pemerintahan.
"Jangan ditafsirkan seolah-olah eksekutif dan legislatif nanti bentrok, tidak. Jangan juga ditafsirkan DPR asal mengganggu saja, tidak," ujar di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Namun Drajad tetap mengingatkan, keberadaan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa itu akan menjadi ujung tombak dalam mengkritisi kebijakan Jokowi. Apalagi, tidak semua produk kebijakan yang dikeluarkan Jokowi pro rakyat.
"Di sini tugas parlemen mengawasi. Misalkan kita sudah dengar Mas Jokowi dalam kampanye akan naikkan BBM walau disampaikan kalangan terbatas tapi sudah diberitakan," ungkapnya.
Belajar dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin, lanjut Drajad, kekuatan kontrol (oposisi) tersebut dinilai kurang maksimal. Sehingga menyebabkan banyak produk kebijakan pemerintah yang justru menciptakan kesenjangan masyarakat.
"Ini kita harapkan tidak kan terjadi lagi, dengan nanti parlemen bisa lebih objektif, kritis. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat didukung, yang tidak pro rakyat harus dikoreksi di parlemen," pungkasnya.
Meski menguasai mayoritas kursi di parlemen, Drajad berharap kubu Jokowi tak menafsirkan Koalisi Merah Putih akan mengganggu pemerintahan.
"Jangan ditafsirkan seolah-olah eksekutif dan legislatif nanti bentrok, tidak. Jangan juga ditafsirkan DPR asal mengganggu saja, tidak," ujar di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Namun Drajad tetap mengingatkan, keberadaan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa itu akan menjadi ujung tombak dalam mengkritisi kebijakan Jokowi. Apalagi, tidak semua produk kebijakan yang dikeluarkan Jokowi pro rakyat.
"Di sini tugas parlemen mengawasi. Misalkan kita sudah dengar Mas Jokowi dalam kampanye akan naikkan BBM walau disampaikan kalangan terbatas tapi sudah diberitakan," ungkapnya.
Belajar dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin, lanjut Drajad, kekuatan kontrol (oposisi) tersebut dinilai kurang maksimal. Sehingga menyebabkan banyak produk kebijakan pemerintah yang justru menciptakan kesenjangan masyarakat.
"Ini kita harapkan tidak kan terjadi lagi, dengan nanti parlemen bisa lebih objektif, kritis. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat didukung, yang tidak pro rakyat harus dikoreksi di parlemen," pungkasnya.
(hyk)
