Alamsyah dkk Minta Tunda Pelantikan Jokowi-JK
Jum'at, 22 Agustus 2014 - 14:26 WIB
Alamsyah dkk Minta Tunda Pelantikan Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah advokat yang tergabung dalam Koalisi Pengacara Rakyat mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Mereka akan menyerahkan surat agar DPR menunda pelantikan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih.
Hal itu diungkapkan oleh Alamsyah Hanafiah, salah satu anggota Koalisi Pengacara Rakyat di ruang Fraksi Partai Gerindra. "Kehadiran kami ke sini dengan tujuan menyampaikan surat kami yang mulia Ketua MPR, ketua DPR, Presiden, Ketua komisi II dan komisi III," kata Alamsyah, Jumat (22/8/2014).
Alamsyah mengatakan pihaknya telah melakukan gugatan perkara terkait pilpres ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 14 Agustus 2014.
"Kami daftarkan 14 Agustus, jadi konteksnya tergugat KPU, turut tergugat I Jokowi, turut tergugat II Jusuf Kalla dan terut tergugat III KPU DKI," kata Alamsyah yang merupakan salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Hatta pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menilai ada banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu presiden lalu. Salah satunya pembukaan kotak suara tanpa seizin dari hakim MK.
Kehadiran Alamsyah dkk diterima langsung oleh politikus senior Gerindra Martin Hutabarat.
Martin mengatakan akan menyampaikan permintaan Alamsyah terkait penundaan pelantikan ke Komisi II DPR.
Mereka akan menyerahkan surat agar DPR menunda pelantikan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih.
Hal itu diungkapkan oleh Alamsyah Hanafiah, salah satu anggota Koalisi Pengacara Rakyat di ruang Fraksi Partai Gerindra. "Kehadiran kami ke sini dengan tujuan menyampaikan surat kami yang mulia Ketua MPR, ketua DPR, Presiden, Ketua komisi II dan komisi III," kata Alamsyah, Jumat (22/8/2014).
Alamsyah mengatakan pihaknya telah melakukan gugatan perkara terkait pilpres ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 14 Agustus 2014.
"Kami daftarkan 14 Agustus, jadi konteksnya tergugat KPU, turut tergugat I Jokowi, turut tergugat II Jusuf Kalla dan terut tergugat III KPU DKI," kata Alamsyah yang merupakan salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Hatta pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menilai ada banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu presiden lalu. Salah satunya pembukaan kotak suara tanpa seizin dari hakim MK.
Kehadiran Alamsyah dkk diterima langsung oleh politikus senior Gerindra Martin Hutabarat.
Martin mengatakan akan menyampaikan permintaan Alamsyah terkait penundaan pelantikan ke Komisi II DPR.
(dam)
