Menko Polhukam Tak Persoalkan Pedemo Bawa Unimog
Jum'at, 22 Agustus 2014 - 13:48 WIB
Menko Polhukam Tak Persoalkan Pedemo Bawa Unimog
A
A
A
Transportasi yang digunakan dalam berdemonstrasi menyalurkan aspirasi tidak menjadi persoalan utama untuk di waspadai. Sebaliknya, hal yang dilarang adalah melakukan demonstrasi disertai tindakan anarkis.
Atas dasar itulah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto tidak mempersoalkan, demonstrasi kemarin di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat menggunakan mobil besar atau Unimog.
"Demo mau pakai apa saja, mau pakai tank, ya enggak apa-apa, asal tidak anarkis atau tak melanggar," ujar Djoko dalam keterangan persnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
Djoko menambahkan, selain alat transportasi, jumlah pedemo juga tidak menjadi ukuran untuk dilarang atau tidak. Lanjutnya, meskipun jumlah pedemo sedikit tapi melakukan tindakan anarkis, seperti melempar bom molotov, maka perlu dilakukan tindakan. "Inti persoalannya adalah tindakan (pedemo)," ucapnya.
Demo yang berakhir dengan bentrokan dengan aparat kepolisian, Kamis 21 Agustus 2014 terkait pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Atas dasar itulah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto tidak mempersoalkan, demonstrasi kemarin di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat menggunakan mobil besar atau Unimog.
"Demo mau pakai apa saja, mau pakai tank, ya enggak apa-apa, asal tidak anarkis atau tak melanggar," ujar Djoko dalam keterangan persnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
Djoko menambahkan, selain alat transportasi, jumlah pedemo juga tidak menjadi ukuran untuk dilarang atau tidak. Lanjutnya, meskipun jumlah pedemo sedikit tapi melakukan tindakan anarkis, seperti melempar bom molotov, maka perlu dilakukan tindakan. "Inti persoalannya adalah tindakan (pedemo)," ucapnya.
Demo yang berakhir dengan bentrokan dengan aparat kepolisian, Kamis 21 Agustus 2014 terkait pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
(kur)
