Tunda ke Papua, SBY Pantau Pengelolaan Politik
Rabu, 20 Agustus 2014 - 17:28 WIB
Tunda ke Papua, SBY Pantau Pengelolaan Politik
A
A
A
JAKARTA - Hasil putusan pengajuan gugatan terkait rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan diumumkan besok. Namun, sejak hari ini sudah terjadi demonstrasi untuk menuntut keadilan hasil rekapitulasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tanjung menuturkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai menunda untuk melakukan kunjungan ke Papua lantaran berniat memantau hasil tersebut.
"Sudah (antisipasi), baru saja Presiden memimpin rapat. Terus Presiden mendengarkan laporan dari semua institusi keamanan dari Menko Polhukam, Kapolri dan TNI. Semua antisipasi sudah dilakukan. Presiden sudah menyampaikan bahwa yang berangkat ke Papua ditunda menjadi lusa," ucap dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Namun, CT menegaskan, yang dimaksud akan dipantau Presiden bukanlah terkait keamanan pasca putusan MK, tapi lebih kepada pengelolaan politik. Sebab ditakutkan, putusan MK tersebut membutuhkan respons Presiden guna mengambil langkah tertentu.
"Supaya menyakini betul tapi bukan suasana keamanan, kalau suasana keamanannya dari laporan yang disampaikan Presiden yakin aparat keamanan kita mampu. Semua ini udah dibahas dan Presiden sudah siap kalau keputusan MK alternatif satu, dua ,tiga atau yang lain," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tanjung menuturkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai menunda untuk melakukan kunjungan ke Papua lantaran berniat memantau hasil tersebut.
"Sudah (antisipasi), baru saja Presiden memimpin rapat. Terus Presiden mendengarkan laporan dari semua institusi keamanan dari Menko Polhukam, Kapolri dan TNI. Semua antisipasi sudah dilakukan. Presiden sudah menyampaikan bahwa yang berangkat ke Papua ditunda menjadi lusa," ucap dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Namun, CT menegaskan, yang dimaksud akan dipantau Presiden bukanlah terkait keamanan pasca putusan MK, tapi lebih kepada pengelolaan politik. Sebab ditakutkan, putusan MK tersebut membutuhkan respons Presiden guna mengambil langkah tertentu.
"Supaya menyakini betul tapi bukan suasana keamanan, kalau suasana keamanannya dari laporan yang disampaikan Presiden yakin aparat keamanan kita mampu. Semua ini udah dibahas dan Presiden sudah siap kalau keputusan MK alternatif satu, dua ,tiga atau yang lain," tandasnya.
(kri)
