Pengamanan MK Siaga Satu Dinilai Terlalu Berlebihan

JAKARTA - Pengetatan pengamanan jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Kamis, 21 Agustus besok dianggap sangat berlebihan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Tantowi Yahya, menganggap penetapan status siaga I dalam pengamanan Gedung MK berlebihan. Sebab, kondisi di lapangan kegaiatan masyarakat berjalan normal dan aman-aman saja.

"Kami rasa, penetapan siaga satu ini, terlalu berlebihan. Soalah-olah negara dalam keadaan genting dan terancam. Padahal, kegiatan masyarakat di bawah biasa saja dan berjalan wajar apa adanya," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengaku, kondisi siaga satu yang diterapkan Polri terlalu dramatisir. Sebab, seolah-olah terjadi adanya gangguan keamanan.

"Kami tidak melihat adanya kelompok tertentu, yang mencoba memantik kericuhan pasca putusan MK besok. Jadi pemerintah sendirilah, yang dibayang-bayangi ketakutan, akan adanya gejolak keamanan, pasca putusan MK besok. Jadi santai saja lah," paparnya

Tantowi mendesak, Polri dapat memberikan pandangan yang bersifat menyejukkan situasi dan menjamin keamanan. Sehingga, masyarakat tidak panik karenanya, terkait tarikan situasi putusan MK dalam sengketa pilpres ini.

"Mestinya pemerintah malah bersikap untuk membangun kondisi yang kondusif, ciptakan rasa aman. Tidak sebaliknya, mendramatisir keadaan, seolah negara dalam keadaan genting," tandasnya.