Pro Prabowo-Hatta Tuntut KPU Gelar PSU di Papua
Selasa, 12 Agustus 2014 - 15:27 WIB
Pro Prabowo-Hatta Tuntut KPU Gelar PSU di Papua
A
A
A
JAKARTA - Pendukung dan simpatisan Prabowo-Subianto tuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah di Provinsi Papua. Pasalnya, menurut mereka, telah terjadi kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di wilayah itu.
Koordinator Aliansi Demokrasi Papua untuk Pilpres, Andreas dalam orasinya mengatakan,pihaknya meminta KPU untuk melaksanakan PSU. Karena, menurut dia, di beberapa TPS di Provinsi Papua tidak pernah dilaksanakan pencoblosan.
"Kami minta KPU melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di Papua," kata Andreas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2014).
Dalam orasi tersebut Andreas juga menegaskan bahawa pihak manapun tidak berhak menyalahkan sistem noken jika jelas-jelas tidak ada penyelenggaraan pemilu presiden di Papua. "Jika tidak ada pemilu di Papua, jangan berlindung di balik sistem noken," kata dia.
Menurut Andreas, mengacu pada penyelenggaraan pemilu di Papua, KPU telah gagal melaksanakan pemilu presiden yang berintegritas, sehingga hal tersebut menurunkan kualitas demokrasi.
"Demi menegakkan demokrasi, MK harus bekerja semaksimal mungkin, independen, dan tidak berpihak," ucapnya.
Koordinator Aliansi Demokrasi Papua untuk Pilpres, Andreas dalam orasinya mengatakan,pihaknya meminta KPU untuk melaksanakan PSU. Karena, menurut dia, di beberapa TPS di Provinsi Papua tidak pernah dilaksanakan pencoblosan.
"Kami minta KPU melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di Papua," kata Andreas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2014).
Dalam orasi tersebut Andreas juga menegaskan bahawa pihak manapun tidak berhak menyalahkan sistem noken jika jelas-jelas tidak ada penyelenggaraan pemilu presiden di Papua. "Jika tidak ada pemilu di Papua, jangan berlindung di balik sistem noken," kata dia.
Menurut Andreas, mengacu pada penyelenggaraan pemilu di Papua, KPU telah gagal melaksanakan pemilu presiden yang berintegritas, sehingga hal tersebut menurunkan kualitas demokrasi.
"Demi menegakkan demokrasi, MK harus bekerja semaksimal mungkin, independen, dan tidak berpihak," ucapnya.
(maf)
