Prabowo-Hatta Dinilai Wajar Protes Pembukaan Kotak Suara

JAKARTA - Kotak suara Pilpres 2014 dinilai seharusnya memang tidak boleh diutak-atik karena di dalamnya terdapat suara rakyat. Bisa saja kotak suara dibuka tapi harus ada prosedur untuk membukanya.

"Sudah sewajarnya kalau pasangan Prabowo-Hatta mengajukan persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi karena memang ada pelanggaran hukum," kata Praktisi Hukum Siraj El Munir melaluir rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (9/8/2014).‎

Siraj melihat memang ada upaya terstruktur dan sistematis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perhitungan suara sehingga merugikan pasangan Prabowo-Hatta. Hal ini dapat dilihat dengan adanya surat edaran untuk membuka kotak suara. Padahal ‎kotak baru dapat dibuka apabila ada instruksi dari MK.

Dilanjutkannya, langkah yang ditempuh Prabowo-Hatta untuk menarik diri sudah benar karena dari sisi hukum berarti penyelenggaraan pilpres dianggap telah terjadi pelanggaran.

Menurut dia, penarikan diri itu sudah legitimasi karena pada saat bersamaan pasangan Prabowo-Hatta juga melakukan upaya hukum, beda kiranya kalau penarikan diri dilakukan saat proses pilpres berlangsung.

"Saya melihat upaya yang ditempuh Prabowo-Hatta sudah sesuai dengan tahapan pemilu serta dilindungi undang-undang," kata Siraj yang berprofesi sebagai advokat.

Sementara itu, pada sidang MK kemarin‎ tim hukum pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta mengatakan pembukaan kotak suara oleh KPU telah melanggar perundang-undangan.

"Untuk itu kami memohon MK menyatakan perbuatan pembukaan kotak suara merupakan pelanggaran melawan hukum, alat bukti yang diajukan terkait pembukaan kotak dinyatakan tidak sah," kata salah satu Anggota Tim Hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyadi.

Dia mengungkapkan bahwa pembukaan kotak hanya bisa dilakukan oleh KPPS sebelum pemungutan suara, oleh PPS saat pelaksanaan rekap suara di tingkat desa atau PPK saat rekap suara di tingkat kecamatan, KPU kabupaten/kota saat rekap di tingkat kabupaten/kota dan pembukaan kotak suara karena perintah Bawaslu atau MK.

"Selain kondisi tersebut di atas, tidak ditemukan ketentuan dalam UU yang membuka ruang bagi KPU untuk membuka suara setelah penetapan pilpres," kata Didi.

Karena itu, lanjutnya, perintah KPU yang memerintahkan membuka kotak suara melalui surat edarannya pada 25 Juli 2014 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena seluruh tahapan Pilpres telah selesai.

"Seluruh kotak suara yang berisi dokumen pemilu yang tidak dapat dibuka lagi, selain perintah MK," tegas Didi.