Kelompok Cipayung Plus Nilai ISIS Ancaman Serius

JAKARTA - Kehadiran Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia menyedot perhatian publik Tanah Air selama sepekan terakhir.

Serentak, dinamika kondisi dalam negeri menuai sorotan kontroversial yakni pro ISIS dan kontra ISIS.

Selanjutnya, gelombang penolakan dan kecaman terus berdatangan. Kelompok Organisasi Cipayung Plus (GMNI, HMI, PMKRI, GMKI, IMM, KMHDI dan HIKMAHBUDHI) menegaskan sikap penolakan dan kecaman terhadap kehadiran gerakan ISIS di Indonesia yang dinilai meresahkan segenap rakyat Indonesia serta memicu situasi kehidupan berbangsa yang tidak kondusif.

Ketua Presidium GMNI, Twedy Noviady Ginting mengatakan, Kehadiran ISIS menjadi ancaman baru bagi dunia termasuk Indonesia.

Menurut dia, ISIS sangat radikal dalam ideologi dan gerakannya sehingga dunia perlu menyikapi ISIS secara cerdas dan efektif.

‎"ISIS perlu disikapi secara cerdas dan efektif bukan secara dahsyat melalui opini, yakni melalui penegakan hukum. Karena ada instrumen hukum yang mampu mengatasinya seperti UU Ormas," katanya, Jumat 8 Agustus 2014.

Menurut dia, jika ada ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila, membahayakan NKRI, mengganggu keamanan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai ormas, maka pemerintah seharusnya langsung menindak tegas demi tegaknya hukum dan kewibawaan negara.

"Jangan sampai ISIS menjadi proyek baru war on terror di Indonesia dan dunia,” tutur Twedy.

Menurut Ketua Umum PB HMI, M Arief Rosyid Hasan menilai, gerakan ISIS sengaja memanipulasi sentimen keagamaan untuk membangkitkan simpati dan kepercayaan diri kelompok radikal atas dasar kesamaan simbol keagamaan.

"Negara seperti Indonesia yang majemuk dan moderat tidak perlu mengimpor konflik yang menumbuhkan benih radikalisme. Pemerintah harus menyikapi secara tegas kelompok radikal yang berpotensi menciptakan konflik dan kekerasan,”‎ tutur Arief.

Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Lidya Natalia Sartono mengatakan, manifesto gerakan ISIS dalam konteks Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika di satu sisi dapat menciptakan ancaman dalam negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan solidaritas kebangsaan karena substansi gerakan ISIS dipersempit menjadi kekuatan parsial.

Di sisi lain, kata Lidya, kehadiran ISIS di Indonesia dapat memicu konflik horizontal karena bentuk gerakan kemanusiaan dan solidaritas universal terdegradasi oleh tendensi kepentingan pragmatis yang mencederai kehidupan berbangsa.

"PMKRI mengecam gerakan ISIS yang mengadopsi isu-isu provokatif yang memecah-belah persatuan dan kemajemukan bangsa Indonesia.” pungkasnya.

Ketua Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Made Bawayasa menilai ISIS merupakan kelompok radikal yang mengklaim dirinya sebagai pejuang Islam yang ingin memperluas daerah kekuasaan di wilayah Afrika Utara hingga Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia.

"Jika ada aktivis yang mendukung ISIS di Indonesia dan menyebarkan ideologi mereka, hal itu mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila serta Konstitusi negara," katany

Ketua Umum PP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) , Benni Pramula berpendapat, ISIS adalah organisasi yang meresahkan karena ideologi kekerasan dan terror yang dibangun bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Kami mengharapkan tindakan tegas dari pemerintah, TNI, Polri dan BIN dalam menyikapi secara serius pergerakan ISIS di Indonesia demi keutuhan dan keamanan bangsa dari ancaman radikalisme,” serunya.

Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Supriadi Narno juga menegaskan agar Negara harus serius memberantas jenis aktivitas dan potensi penyebaran ISIS di Indonesia.

“Mendukung atau menjadi bagian dari ISIS adalah tindakan makar yang harus ditindak tegas oleh Negara. Seluruh rakyat Indonesia harus membentengi rasa keindonesiaannya dengan menghayati sejarah dan nilai luhur bangsa demi keutuhan NKRI. ISIS adalah ancaman serius NKRI,” tuturnya.

Ketua Umum PP Hikmahbudhi, Adi Kurniawan berpendapat, Ideologi yang dikembangkan ISIS bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar dan ideologi bangsa.

"Tidak lupa kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh komponen yang telah merespons dan menyikapi dengan cepat isu ISIS di Indonesia,” ujanya.