Tim Transisi Dibentuk untuk Racik Kabinet
Tim Transisi Dibentuk untuk Racik Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Tim Transisi yang dibentuk oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) adalah, untuk membantu masalah teknis seperti penyiapan arsitektur kabinet.
Hal itu agar Jokowi begitu resmi memimpin pemerintahan telah siap mengintegrasikan janji-janji kampanyenya, dengan kebijakan sesuai dengan APBN 2015.
"Tim Transisi untuk membahas persiapan pemerintahan lima tahun ke depan," kata Deputi Tim Transisi Jokowi, Hasto Kristiyanto, di Kantor Transisi, Jakarta, Kamis (6/8).
"Ada pokja (kelompok kerja) terkait lembaga kepresidenan, pokja arsitektur kabinet, di mana memersiapkan gambaran kabinet yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian," imbuhnya.
Meski menyiapkan arsitektur kabinet, kata Hasto, tim tidak menjaring calon menteri. Hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi. "Tidak ada terkait nama-nama menteri. Itu menjadi hak prerogatif presiden," ujarnya.
Dia menjelaskan, dengan pokja-pokja di Tim Transisi seperti Pokja APBN maka begitu pemerintahan berjalan jelas apa yang menjadi prioritas dilakukan.
Apalagi, masalah APBN ini menyangkut Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, perumahan rakyat, transportasi publik, juga program nelayan dan petani.
"Tim akan mengintegrasikan visi misi Jokowi dengan arsitektur APBN 2015 yang sedang dipersiapkan presiden SBY. Penyiapan APBN 2015 tersebut dapat dilakukan integrasi visi-misi Jokowi-JK dengan pemerintahan yang sekarang dan di situlah diperlukan kantor transisi," jelasnya.
Hal itu agar Jokowi begitu resmi memimpin pemerintahan telah siap mengintegrasikan janji-janji kampanyenya, dengan kebijakan sesuai dengan APBN 2015.
"Tim Transisi untuk membahas persiapan pemerintahan lima tahun ke depan," kata Deputi Tim Transisi Jokowi, Hasto Kristiyanto, di Kantor Transisi, Jakarta, Kamis (6/8).
"Ada pokja (kelompok kerja) terkait lembaga kepresidenan, pokja arsitektur kabinet, di mana memersiapkan gambaran kabinet yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian," imbuhnya.
Meski menyiapkan arsitektur kabinet, kata Hasto, tim tidak menjaring calon menteri. Hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi. "Tidak ada terkait nama-nama menteri. Itu menjadi hak prerogatif presiden," ujarnya.
Dia menjelaskan, dengan pokja-pokja di Tim Transisi seperti Pokja APBN maka begitu pemerintahan berjalan jelas apa yang menjadi prioritas dilakukan.
Apalagi, masalah APBN ini menyangkut Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, perumahan rakyat, transportasi publik, juga program nelayan dan petani.
"Tim akan mengintegrasikan visi misi Jokowi dengan arsitektur APBN 2015 yang sedang dipersiapkan presiden SBY. Penyiapan APBN 2015 tersebut dapat dilakukan integrasi visi-misi Jokowi-JK dengan pemerintahan yang sekarang dan di situlah diperlukan kantor transisi," jelasnya.
(maf)
Explore More