Usut 'Kicauan' WikiLeaks, Keseriusan Penegak Hukum Diuji
Senin, 04 Agustus 2014 - 06:31 WIB
Usut 'Kicauan' WikiLeaks, Keseriusan Penegak Hukum Diuji
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji mengatakan, tidak ada hal yang luar biasa dengan kesanggupan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan tersebut dalam membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal info di WikiLeaks.
Dia mengatakan, terkat pengembalian aset ini memang berada di bawah kejaksaan. “Wajar, SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) memang seperti itu,” ungkap Indriyanto kepada wartawan, Minggu 3 Agustus 2014.
Menurutnya, KPK dapat melakukan pengusutan secara mandiri. Akan tetapi jika memang ada bagian yang PPA dirasa mampu, maka tidak menutup kemungkinan untuk KPK meminta bantuan. (Baca: SBY Klarifikasi Berita WikiLeaks dan Sindonews)
Terlepas dari itu semua, menurut Indriyanto, hal yang paling penting adalah, bagaimana keseriusan para penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut. Pasalnya, hal ini telah menjadi perhatian luas masyarakat.
"Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi dengan para penegak hukum Australia. Sudah sejauh mana mereka melakukan pemeriksaan atas kasus ini. Ditelusuri apa memang benar ada pejabat tinggi negara dan mantan petinggi negara yang terlibat dalam aktivitas tersebut,” ucapnya.
Seperti diketahui kasus ini mencuat berdasarkan informasi situs antikerahasiaan WikiLeaks. WikiLeaks menyebut adanya indikasi penyuapan yang dilakukan anak usaha Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA). (Baca: SBY Minta Australia Luruskan Info WikiLeaks)
Para agen RBA ini diduga melakukan penyuapan demi sejumlah kontrak atas suplai uang kertas polimer pada tiga negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Sejumlah pejabat tinggi negara dan mantan pejabat tinggi negara Indonesia dan lainnya disebut-sebut terlibat.
Dia mengatakan, terkat pengembalian aset ini memang berada di bawah kejaksaan. “Wajar, SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) memang seperti itu,” ungkap Indriyanto kepada wartawan, Minggu 3 Agustus 2014.
Menurutnya, KPK dapat melakukan pengusutan secara mandiri. Akan tetapi jika memang ada bagian yang PPA dirasa mampu, maka tidak menutup kemungkinan untuk KPK meminta bantuan. (Baca: SBY Klarifikasi Berita WikiLeaks dan Sindonews)
Terlepas dari itu semua, menurut Indriyanto, hal yang paling penting adalah, bagaimana keseriusan para penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut. Pasalnya, hal ini telah menjadi perhatian luas masyarakat.
"Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi dengan para penegak hukum Australia. Sudah sejauh mana mereka melakukan pemeriksaan atas kasus ini. Ditelusuri apa memang benar ada pejabat tinggi negara dan mantan petinggi negara yang terlibat dalam aktivitas tersebut,” ucapnya.
Seperti diketahui kasus ini mencuat berdasarkan informasi situs antikerahasiaan WikiLeaks. WikiLeaks menyebut adanya indikasi penyuapan yang dilakukan anak usaha Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA). (Baca: SBY Minta Australia Luruskan Info WikiLeaks)
Para agen RBA ini diduga melakukan penyuapan demi sejumlah kontrak atas suplai uang kertas polimer pada tiga negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Sejumlah pejabat tinggi negara dan mantan pejabat tinggi negara Indonesia dan lainnya disebut-sebut terlibat.
(maf)
