KPK Tunggu Data dan Informasi dari Australia

JAKARTA - KPK menunggu data dan informasi dari Australia untuk menindaklanjuti dugaan korupsi pencetakan uang rupiah pada 1999.

Hal itu merupakan bentuk kesiapan KPK merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bekerja sama dengan Australia.

"Siap dan menyiapkan diri bila memang pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal sinyalemen dugaan korupsi dimaksud," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam keterangannya, Jumat (1/08/2014).

Bambang berjanji, KPK tidak akan melihat siapa pun yang terlibat dalam menindaklanjuti kasus yang pertama kali dipublikasikan situs antikerahasiaan WikiLeaks tersebut.

"Kendati tidak berkaitan dengan Presiden SBY maupun Megawati," ujarnya.

Menurut Bambang, pernyataan pemerintah Australia sebagai respons atas pernyatan Presiden SBY cukup melegakan. "Namun, KPK tetap bertanya dengan hati-hati, apakah ada pihak lain yang diduga terlibat," ujarnya.