SBY Minta Australia Luruskan Info WikiLeaks
A
A
A
BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Pemerintah atau otoritas Australia mengklarifikasi informasi yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks.
WikiLeaks mengungkap tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mempublikasikan kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri disebut dalam informasi yang dirilis WikiLeaks.
"Saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Ibu Mega dan saya sendiri tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya, dan itu penting. Kita ingin dengar langsung dari Australia," ujar Presiden SBY saat jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).
SBY mengaku mengikuti penegakan hukum di Australia soal dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan di sana.
"Menteri Luar Negeri telah melaporkan ke saya setelah berkomunikasi dengan duta besar kita. Di Canberra maupun duta besar Australia yang ada di Indonesia," katanya.
"Atas penjelasan yang telah disampaikan ke saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk membuka seterang mungkin penegakan hukum itu, jangan ditutup-tutupi," ucapnya.
WikiLeaks mengungkap tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mempublikasikan kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri disebut dalam informasi yang dirilis WikiLeaks.
"Saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Ibu Mega dan saya sendiri tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya, dan itu penting. Kita ingin dengar langsung dari Australia," ujar Presiden SBY saat jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).
SBY mengaku mengikuti penegakan hukum di Australia soal dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan di sana.
"Menteri Luar Negeri telah melaporkan ke saya setelah berkomunikasi dengan duta besar kita. Di Canberra maupun duta besar Australia yang ada di Indonesia," katanya.
"Atas penjelasan yang telah disampaikan ke saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk membuka seterang mungkin penegakan hukum itu, jangan ditutup-tutupi," ucapnya.
(hyk)