Sebut SBY dan Mega, Polri Selidiki Motif WikiLeaks
Sebut SBY dan Mega, Polri Selidiki Motif WikiLeaks
A
A
A
JAKARTA - Informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ditanggapi pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
"Kita akan menyelidiki motif WikiLeaks membuat berita itu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar saat dihubungi Sindonews, Kamis (31/7/2014).
Sebab, menurut dia, informasi dari WikiLeaks itu bisa menyesatkan masyarakat. Terlebih, kata dia, informasi WikiLeaks itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.
"Karena datanya mentah. Jadi, untuk meluruskan, info itu jangan jadi sebuah kebenaran," tuturnya.
Dia pun mempertanyakan, informasi WikiLeaks itu untuk kepentingan siapa. "Ini kan posisinya di luar negeri, artinya dioperasikannya bukan di dalam negeri, menyangkut dunia cyber, lintas negara, kita selidiki dulu," ucap Boy.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks.
Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.
“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).
Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia.
"Kita akan menyelidiki motif WikiLeaks membuat berita itu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar saat dihubungi Sindonews, Kamis (31/7/2014).
Sebab, menurut dia, informasi dari WikiLeaks itu bisa menyesatkan masyarakat. Terlebih, kata dia, informasi WikiLeaks itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.
"Karena datanya mentah. Jadi, untuk meluruskan, info itu jangan jadi sebuah kebenaran," tuturnya.
Dia pun mempertanyakan, informasi WikiLeaks itu untuk kepentingan siapa. "Ini kan posisinya di luar negeri, artinya dioperasikannya bukan di dalam negeri, menyangkut dunia cyber, lintas negara, kita selidiki dulu," ucap Boy.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks.
Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.
“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).
Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia.
(kri)
Explore More