Koalisi Merah Putih Konsolidasi Pembentukan Pansus Pilpres
Sabtu, 26 Juli 2014 - 05:13 WIB
Koalisi Merah Putih Konsolidasi Pembentukan Pansus Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih terus melakukan konsolidasi atas rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Hal demikian dikatakan oleh anggota dewan penasihat pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Akbar Tandjung, saat mendampingi pendaftaran gugatan pasangan nomor urut satu itu ke Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 25 Juli 2014 tadi malam.
"Partai koalisi sepakat untuk terus melakukan konsolidasi. Karena salah satu kekuatan partai koalisi memiliki kursi mayoritas di DPR. Salah satu bentuknya itu (Pansus Pilpres)," ujar Akbar.
Lebih lanjut dia mengatakan, Koalisi Merah Putih akan mempertanyakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan berbagai dugaan penyimpangan dalam proses Pilpres 2014, di dalam sidang-sidang di Komisi II DPR RI.
"Di situ nanti akan banyak pertanyaan yang disampaikan anggota dewan kepada KPU terkait dugaan banyaknya penyimpangan, dan banyak yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dilaksanakan KPU," pungkasnya.
Hal demikian dikatakan oleh anggota dewan penasihat pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Akbar Tandjung, saat mendampingi pendaftaran gugatan pasangan nomor urut satu itu ke Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 25 Juli 2014 tadi malam.
"Partai koalisi sepakat untuk terus melakukan konsolidasi. Karena salah satu kekuatan partai koalisi memiliki kursi mayoritas di DPR. Salah satu bentuknya itu (Pansus Pilpres)," ujar Akbar.
Lebih lanjut dia mengatakan, Koalisi Merah Putih akan mempertanyakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan berbagai dugaan penyimpangan dalam proses Pilpres 2014, di dalam sidang-sidang di Komisi II DPR RI.
"Di situ nanti akan banyak pertanyaan yang disampaikan anggota dewan kepada KPU terkait dugaan banyaknya penyimpangan, dan banyak yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dilaksanakan KPU," pungkasnya.
(hyk)
