Langkah Prabowo Menarik Diri Dinilai Tepat
Selasa, 22 Juli 2014 - 19:56 WIB
Langkah Prabowo Menarik Diri Dinilai Tepat
A
A
A
JAKARTA - Penarikan diri Capres Prabowo Subianto dari proses rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sudah tepat. Sebab, penyelenggara pemilu telah melakukan kesalahan.
Pengamat Kebijakan Publik Jack Yanda menilai, sudah seharusnya memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelesaikan persoalan internal mereka sebagai penyelenggara pemilu.
"Masalahnya kan pemungutan suara ulang itu tidak dilaksanakan KPU padahal sudah direkomendasikan Bawaslu. Nah, ini yang Prabowo minta diselesaikan dulu sehingga dia menarik diri," ujarnya saat ditemui di Studio RCTI, Plaza MNC, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Menurut dia, wajar jika Prabowo mengatakan bahwa masalah tersebut tidak seharusnya menjadi masalah kandidat capres-cawapres. "Wajar Prabowo bilang, itu kan masalah kalian, selesaikan dulu," ujar dia.
Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pilpres karena menilai ada kecurangan yang tidak terselesaikan. Kecurangan tersebut yakni dugaan pengerahan pemilih ilegal untuk memilih di TPS. Itu diduga terjadi di DKI Jakarta.
Bawaslu DKI merekomendasikan agar KPU DKI mengecek dokumen di 5.841 TPS yang dilaporkan Prabowo-Hatta dan merekomendasikan PSU tapi tidak dilaksanakan oleh KPU.
Pengamat Kebijakan Publik Jack Yanda menilai, sudah seharusnya memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelesaikan persoalan internal mereka sebagai penyelenggara pemilu.
"Masalahnya kan pemungutan suara ulang itu tidak dilaksanakan KPU padahal sudah direkomendasikan Bawaslu. Nah, ini yang Prabowo minta diselesaikan dulu sehingga dia menarik diri," ujarnya saat ditemui di Studio RCTI, Plaza MNC, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Menurut dia, wajar jika Prabowo mengatakan bahwa masalah tersebut tidak seharusnya menjadi masalah kandidat capres-cawapres. "Wajar Prabowo bilang, itu kan masalah kalian, selesaikan dulu," ujar dia.
Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pilpres karena menilai ada kecurangan yang tidak terselesaikan. Kecurangan tersebut yakni dugaan pengerahan pemilih ilegal untuk memilih di TPS. Itu diduga terjadi di DKI Jakarta.
Bawaslu DKI merekomendasikan agar KPU DKI mengecek dokumen di 5.841 TPS yang dilaporkan Prabowo-Hatta dan merekomendasikan PSU tapi tidak dilaksanakan oleh KPU.
(kri)
