Komentar Nur Mahmudi Soal Kemungkinan Arah Koalisi PKS
Selasa, 22 Juli 2014 - 15:35 WIB
Komentar Nur Mahmudi Soal Kemungkinan Arah Koalisi PKS
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nur Mahmudi Ismail berkomentar secara normatif saat ditanya terkait kemungkinan PKS akan merapat ke koalisi Capres dan Cawapres Jokowi-JK jika ternyata memenangkan Pilpres 2014. Menurutnya, hal itu bukan wewenangnya.
Ia mengaku, saat ini fokus menjalankan amanah nasional bersama-sama pemerintah sebagai Wali Kota Depok. Karena itu, lanjutnya, ia pun mengajak agar siapapun presidennya, maka tetap harus menjalankan amanah nasional.
"Soal (koalisi) itu bukan wewenang saya, sebagai warga bangsa kita kan harus berpartisipasi terhadap pembangunan. Saya di sini diamanahkan bangun Depok, tak ada dukung-dukung siapa, pilpres amanah nasionl, bukan amanah partai, kami juga jalankan amanah nasional," tegasnya di Balaikota Depok, Selasa (22/7/2014).
Nur Mahmudi menambahkan siapapun yang tidak puas dalam Pilpres dapat menyampaikan tuntutannya sesuai jalur hukum. Ia mencontohkan Pemilukada Depok pun berulang kali berakhir sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Depok juga kan biasa begitu digugat-gugat habis menang. Yang tak boleh adalah mobilisasi massa, perusakan fasilitas umum. Hasil ya kita terima, kalau melanggar laporkan," paparnya.
Meski begitu, PKS di Depok berhasil ikut mengantarkan pasangan Prabowo-Hatta di Depok menang. Calon nomor urut 1 yakni 543.284 (56,83 persen), dan calon nomor urut 2 yakni 412.695 (43,17 persen).
Ia mengaku, saat ini fokus menjalankan amanah nasional bersama-sama pemerintah sebagai Wali Kota Depok. Karena itu, lanjutnya, ia pun mengajak agar siapapun presidennya, maka tetap harus menjalankan amanah nasional.
"Soal (koalisi) itu bukan wewenang saya, sebagai warga bangsa kita kan harus berpartisipasi terhadap pembangunan. Saya di sini diamanahkan bangun Depok, tak ada dukung-dukung siapa, pilpres amanah nasionl, bukan amanah partai, kami juga jalankan amanah nasional," tegasnya di Balaikota Depok, Selasa (22/7/2014).
Nur Mahmudi menambahkan siapapun yang tidak puas dalam Pilpres dapat menyampaikan tuntutannya sesuai jalur hukum. Ia mencontohkan Pemilukada Depok pun berulang kali berakhir sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Depok juga kan biasa begitu digugat-gugat habis menang. Yang tak boleh adalah mobilisasi massa, perusakan fasilitas umum. Hasil ya kita terima, kalau melanggar laporkan," paparnya.
Meski begitu, PKS di Depok berhasil ikut mengantarkan pasangan Prabowo-Hatta di Depok menang. Calon nomor urut 1 yakni 543.284 (56,83 persen), dan calon nomor urut 2 yakni 412.695 (43,17 persen).
(kri)
