Bawaslu Paparkan Dugaan Kecurangan Pilpres di DKI Jakarta
Selasa, 22 Juli 2014 - 15:26 WIB
Bawaslu Paparkan Dugaan Kecurangan Pilpres di DKI Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti membeberkan fakta dugaan kecurangan di DKI Jakarta berupa mobilisasi pemilih fiktif di tempat pemungutan suara (TPS). Menurut dia, pengawas pemilu lapangan sudah melihat hal tersebut dan berusaha mencegah.
"Kami melihat bahwa ada perlakuan tidak sama oleh penyelenggara kepada pemilih dari daerah," ujar dia pada rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Menurut dia, itu terjadi di TPS 18 Menteng, TPS 16 Gondangdia, dan TPS Tanah Abang, dan di TPS Kalibata. "Pengawas berhasil mencegah karena ada pemilih yang membawa KTP tapi tidak sesuai domisili, tapi tidak bisa," ucapnya.
Mimah Susanti mengakui, pihaknya sudah melakukan kroscek sebelum rekap di ribuan TPS tersebut. Dari ratusan yang dikroscek Bawaslu memang ada yang tidak terbukti. "Rekomndasi kami jelas, masih ada yang belum dikroscek, Bawaslu sudah lakukan tugas," jelasnya.
Proses rekap hasil pilpres DKI Jakarta berlangsung dengan alot karena membahas soal rekomendasi Bawaslu DKI yang tidak dijalankan KPU DKI. Bawaslu meminta agar KPU memeriksa data pemilih pada kotak suara di 5.841 TPS, namun tidak dilakukan.
Kubu Prabowo-Hatta menduga ada mobilisasi pemilih ilegal di ribuan TPS di DKI Jakarta. Pemilih tersebut berasal dari luar Jakarta namun dibiarkan memilih hanya memakai KTP meski tidak dilengkapi formulir A5.
"Kami melihat bahwa ada perlakuan tidak sama oleh penyelenggara kepada pemilih dari daerah," ujar dia pada rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Menurut dia, itu terjadi di TPS 18 Menteng, TPS 16 Gondangdia, dan TPS Tanah Abang, dan di TPS Kalibata. "Pengawas berhasil mencegah karena ada pemilih yang membawa KTP tapi tidak sesuai domisili, tapi tidak bisa," ucapnya.
Mimah Susanti mengakui, pihaknya sudah melakukan kroscek sebelum rekap di ribuan TPS tersebut. Dari ratusan yang dikroscek Bawaslu memang ada yang tidak terbukti. "Rekomndasi kami jelas, masih ada yang belum dikroscek, Bawaslu sudah lakukan tugas," jelasnya.
Proses rekap hasil pilpres DKI Jakarta berlangsung dengan alot karena membahas soal rekomendasi Bawaslu DKI yang tidak dijalankan KPU DKI. Bawaslu meminta agar KPU memeriksa data pemilih pada kotak suara di 5.841 TPS, namun tidak dilakukan.
Kubu Prabowo-Hatta menduga ada mobilisasi pemilih ilegal di ribuan TPS di DKI Jakarta. Pemilih tersebut berasal dari luar Jakarta namun dibiarkan memilih hanya memakai KTP meski tidak dilengkapi formulir A5.
(kri)
