Kubu Jokowi-JK Bantah Ada Kecurangan DPKTb di DKI
Selasa, 22 Juli 2014 - 13:56 WIB
Kubu Jokowi-JK Bantah Ada Kecurangan DPKTb di DKI
A
A
A
JAKARTA - Kubu pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengklaim tidak ada masalah dengan banyaknya pemilih yang masuk daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di DKI Jakarta.
Menurut Laison Officer PDIP Sudyatmiko Aribowo, seharusnya kasus itu dilihat sebagai antusiasme masyarakat dalam memilih di pilpres. Yang salah menurut dia, ketika pemilih DPKTb itu memilih lebih dari satu kali di TPS.
"Pertanyannya di situ. Apa salahnya kalau warga ramai-ramai datang memilih? Kalau tidak memilih dua kali, apa itu salah?" ujarnya pada rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Sudyatmiko berpendapat, ketika partisipasi pemilih di luar negeri seperti Malaysia meningkat dan dimaklumi, lalu kenapa di dalam negeri dipermasalahkan.
"Kalau di luar negeri bisa, kenapa tidak di dalam negeri tidak? Jangan kita ngomong demokrasi tapi tak hak dasar warga kita langgar," ujarnya.
Diketahui, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempersoalkan dugaan mobilisasi pemilih siluman ke TPS. Pemilih dari luar ini diduga memilih tanpa dilengkapi formulir A5.
Atas laporan kubu Prabowo-Hatta, Bawaslu DKI kemudian merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 13 TPS di DKI Jakarta. Namun, kubu Prabowo-Hatta tidak puas karena mereka melaporkan mobilisasi pemilih ini terjadi di 5.841 TPS. Tapi KPU DKI tidak melakukan verifikasi di ribuan TPS itu sebagaimana rekomendasi Bawaslu DKI karena alasan itu bukan kewenangannya.
Menurut Laison Officer PDIP Sudyatmiko Aribowo, seharusnya kasus itu dilihat sebagai antusiasme masyarakat dalam memilih di pilpres. Yang salah menurut dia, ketika pemilih DPKTb itu memilih lebih dari satu kali di TPS.
"Pertanyannya di situ. Apa salahnya kalau warga ramai-ramai datang memilih? Kalau tidak memilih dua kali, apa itu salah?" ujarnya pada rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Sudyatmiko berpendapat, ketika partisipasi pemilih di luar negeri seperti Malaysia meningkat dan dimaklumi, lalu kenapa di dalam negeri dipermasalahkan.
"Kalau di luar negeri bisa, kenapa tidak di dalam negeri tidak? Jangan kita ngomong demokrasi tapi tak hak dasar warga kita langgar," ujarnya.
Diketahui, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempersoalkan dugaan mobilisasi pemilih siluman ke TPS. Pemilih dari luar ini diduga memilih tanpa dilengkapi formulir A5.
Atas laporan kubu Prabowo-Hatta, Bawaslu DKI kemudian merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 13 TPS di DKI Jakarta. Namun, kubu Prabowo-Hatta tidak puas karena mereka melaporkan mobilisasi pemilih ini terjadi di 5.841 TPS. Tapi KPU DKI tidak melakukan verifikasi di ribuan TPS itu sebagaimana rekomendasi Bawaslu DKI karena alasan itu bukan kewenangannya.
(kri)
