Massa Desak KPU Tunda Rekapitulasi Suara Pilpres
Senin, 21 Juli 2014 - 15:55 WIB
Massa Desak KPU Tunda Rekapitulasi Suara Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda rekapitulasi suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Adapun organisasi masyarakat itu antara lain Koalisi Penyelamat Pemilu, Pasoepati, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DKI Jakarta.
Para pendemo menilai rekapitulasi suara tidak perlu dilanjutkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang kecurangan pemilu.
"Masyarakat, pemuda, dan pendukng Prabowo-Hatta meminta KPU melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Jelas yang di Jatim ada di beberapa kabupaten/kota, juga terjadi di Jakarta," kata Tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Menurut dia, KPU masih memiliki banyak waktu hingga bulan Agustus untuk memutuskan pemenang pemilu pilpres. Dia berharap KPU tidak terburu-buru untuk memutuskan hasil pilpres, 22 Juli mendatang.
Massa juga meminta KPU menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan transparan tanpa intervensi dari pihak manapun. "Lihat Bawaslu ada rekomendasi dari daerah. Kami tidak minta apa-apa hanya minta pemungutan suara ulang. Aksi kami semuanya aksi damai tanpa kekerasan, adil, jujur tanpa kecurangan," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendesak KPU menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk menggelar pemungutan suara ulang di beberapa tempat yang diduga terjadi kecurangan.
Dari sejumlah wilayah, tim pemenangan Prabowo-Hatta menyoroti sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Jawa Timur diduga terjadi praktik kecurangan.
Adapun organisasi masyarakat itu antara lain Koalisi Penyelamat Pemilu, Pasoepati, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DKI Jakarta.
Para pendemo menilai rekapitulasi suara tidak perlu dilanjutkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang kecurangan pemilu.
"Masyarakat, pemuda, dan pendukng Prabowo-Hatta meminta KPU melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Jelas yang di Jatim ada di beberapa kabupaten/kota, juga terjadi di Jakarta," kata Tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Menurut dia, KPU masih memiliki banyak waktu hingga bulan Agustus untuk memutuskan pemenang pemilu pilpres. Dia berharap KPU tidak terburu-buru untuk memutuskan hasil pilpres, 22 Juli mendatang.
Massa juga meminta KPU menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan transparan tanpa intervensi dari pihak manapun. "Lihat Bawaslu ada rekomendasi dari daerah. Kami tidak minta apa-apa hanya minta pemungutan suara ulang. Aksi kami semuanya aksi damai tanpa kekerasan, adil, jujur tanpa kecurangan," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendesak KPU menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk menggelar pemungutan suara ulang di beberapa tempat yang diduga terjadi kecurangan.
Dari sejumlah wilayah, tim pemenangan Prabowo-Hatta menyoroti sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Jawa Timur diduga terjadi praktik kecurangan.
(dam)
