Ini yang Harus Diantisipasi KPU dan Polisi 22 Juli Nanti
Sabtu, 19 Juli 2014 - 13:35 WIB
Ini yang Harus Diantisipasi KPU dan Polisi 22 Juli Nanti
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi secara ketat pihak yang ingin menyaksikan rekapitulasi hingga pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 22 Juli 2014.
Menurut dia, bukan tidak mungkin banyaknya orang yang tidak berkepentingan dalam kegiatan tersebut justru menimbulkan kericuhan di KPU.
"Pada rekap di tingkat nasional kalau mau hadir, tidak lebih 33 orang masing-masing pasangan. Ngapain banyak-banyak orang," kata Margarito dalam diskusi Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2014).
Dia meminta agar pihak kepolisian menindak tegas tim sukses dari setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki surat tugas atau identitas diri untuk menjadi saksi pada proses rekapitulasi ini.
"Kalau saksi yang datang ke Imam Bonjol tidak punya surat atau ID card, polisi bisa keluarkan," tutur Margarito.
Menurut dia, belajar dari pengalaman hal-hal seperti ini rentan memicu kericuhan saat rekapitulasi suara di KPU.
"Saran saya ke polisi, pastikan yang masuk ke ruang rekapitulasi adalah tim kampanye nasional dan polisi tegas harus keluarkan," ujarnya.
Menurut dia, bukan tidak mungkin banyaknya orang yang tidak berkepentingan dalam kegiatan tersebut justru menimbulkan kericuhan di KPU.
"Pada rekap di tingkat nasional kalau mau hadir, tidak lebih 33 orang masing-masing pasangan. Ngapain banyak-banyak orang," kata Margarito dalam diskusi Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2014).
Dia meminta agar pihak kepolisian menindak tegas tim sukses dari setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki surat tugas atau identitas diri untuk menjadi saksi pada proses rekapitulasi ini.
"Kalau saksi yang datang ke Imam Bonjol tidak punya surat atau ID card, polisi bisa keluarkan," tutur Margarito.
Menurut dia, belajar dari pengalaman hal-hal seperti ini rentan memicu kericuhan saat rekapitulasi suara di KPU.
"Saran saya ke polisi, pastikan yang masuk ke ruang rekapitulasi adalah tim kampanye nasional dan polisi tegas harus keluarkan," ujarnya.
(dam)
