Kubu Prabowo-Hatta Endus Upaya Cendikiawan Delegitimasi KPU
Kamis, 17 Juli 2014 - 10:15 WIB
Kubu Prabowo-Hatta Endus Upaya Cendikiawan Delegitimasi KPU
A
A
A
JAKARTA - Delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dinilai semakin masif. Ironisnya, delegitimasi lembaga penyelenggara pemilu tersebut dilakukan oleh kalangan cendekiawan.
Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade mengatakan, di tengah proses rekapitulasi perolehan suara pilpres, terdapat upaya masif dari kalangan cendikiawan yang secara tidak langsung melakukan upaya delegitimasi terhadap KPU.
Hal tersebut, ujar Andre, terlihat dalam rencana pertemuan yang digagas oleh Goenawan Muhammad dan Syafii Maarif dalam pertemuan yang bertajuk Menyatakan Keprihatinan Untuk Persatuan yang rencananya akan dilaksanakan hari ini .
Ada empat poin yang akan dibahas dalam acara tersebut. Pertama, mengingatkan kembali bahwa hasil hitung cepat lembaga yang kredibel menunjukkan kemenangan Jokowi-JK dan rakyat sudah berbicara.
Kedua, meminta agar Prabowo dan pendukungnya menerima hasil Pilpres sebagai bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. Ketiga, meminta seluruh masyarakat untuk mendukung KPU dalam melaksanakan perhitungan suara secara transparan dan jujur.
Keempat, mengajak semua pihak yang selama ini tercerai berai untuk bersama menciptakan rasa aman dan rasa bersatu membangun bangsa. Tidak ada lagi koalisi pendukung capres, tetapi hanya ada koalisi besar masyarakat Indonesia.
Andre menilai, usulan poin pertama adalah sebagai bentuk intimidasi terhadap KPU karena meminta hasil hitung cepat (quick count) sebagai rujukan.
"Pertemuan yang digagas Buya Syafii Maarif dan Goenawan Muhammad pada hari ini, merupakan intimidasi terhadap KPU karena meminta quick count menjadi rujukan bagi KPU," ujar Andre kepada Sindonews, Kamis (17/7/2014).
Ia menambahkan, apa yang akan dilakukan kedua tokoh cendekiawan terkemuka tersebut, yang meminta Prabowo dan pendukungnya menerima hasil Pilpres sebelum KPU mengumumkannya secara resmi sangat rentan memicu konflik horizontal.
"Dengan meminta Prabowo segera mengakui kemenangan Jokowi di saat KPU belum resmi memutuskan, pernyataan ini bisa menghasut rakyat dan memicu konflik antara kedua pendukung," tegasnya.
Andre menyayangkan langkah yang diambil oleh Syafii Maarif dan Goenawan Muhammad. Baginya, langkah Syafii tidak merefleksikan suara Muhammadiyah yang mayoritas mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
"Sementara di daerah asal Buya Syafii, di Sumatra Barat, Prabowo menang telak di atas 70 persen. Lebih terhormat bagi keduanya untuk mengaku sebagai timses Jokowi-JK daripada membawa-bawa cendekiawan untuk melemahkan KPU," tuntasnya.
Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade mengatakan, di tengah proses rekapitulasi perolehan suara pilpres, terdapat upaya masif dari kalangan cendikiawan yang secara tidak langsung melakukan upaya delegitimasi terhadap KPU.
Hal tersebut, ujar Andre, terlihat dalam rencana pertemuan yang digagas oleh Goenawan Muhammad dan Syafii Maarif dalam pertemuan yang bertajuk Menyatakan Keprihatinan Untuk Persatuan yang rencananya akan dilaksanakan hari ini .
Ada empat poin yang akan dibahas dalam acara tersebut. Pertama, mengingatkan kembali bahwa hasil hitung cepat lembaga yang kredibel menunjukkan kemenangan Jokowi-JK dan rakyat sudah berbicara.
Kedua, meminta agar Prabowo dan pendukungnya menerima hasil Pilpres sebagai bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. Ketiga, meminta seluruh masyarakat untuk mendukung KPU dalam melaksanakan perhitungan suara secara transparan dan jujur.
Keempat, mengajak semua pihak yang selama ini tercerai berai untuk bersama menciptakan rasa aman dan rasa bersatu membangun bangsa. Tidak ada lagi koalisi pendukung capres, tetapi hanya ada koalisi besar masyarakat Indonesia.
Andre menilai, usulan poin pertama adalah sebagai bentuk intimidasi terhadap KPU karena meminta hasil hitung cepat (quick count) sebagai rujukan.
"Pertemuan yang digagas Buya Syafii Maarif dan Goenawan Muhammad pada hari ini, merupakan intimidasi terhadap KPU karena meminta quick count menjadi rujukan bagi KPU," ujar Andre kepada Sindonews, Kamis (17/7/2014).
Ia menambahkan, apa yang akan dilakukan kedua tokoh cendekiawan terkemuka tersebut, yang meminta Prabowo dan pendukungnya menerima hasil Pilpres sebelum KPU mengumumkannya secara resmi sangat rentan memicu konflik horizontal.
"Dengan meminta Prabowo segera mengakui kemenangan Jokowi di saat KPU belum resmi memutuskan, pernyataan ini bisa menghasut rakyat dan memicu konflik antara kedua pendukung," tegasnya.
Andre menyayangkan langkah yang diambil oleh Syafii Maarif dan Goenawan Muhammad. Baginya, langkah Syafii tidak merefleksikan suara Muhammadiyah yang mayoritas mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
"Sementara di daerah asal Buya Syafii, di Sumatra Barat, Prabowo menang telak di atas 70 persen. Lebih terhormat bagi keduanya untuk mengaku sebagai timses Jokowi-JK daripada membawa-bawa cendekiawan untuk melemahkan KPU," tuntasnya.
(kri)
