Koalisi Permanen Beda dengan Koalisi Setgab

Koalisi Permanen Merah Putih yang dibangun berbeda dengan Koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Bukan hanya karena konteksnya, namun juga karena tipologi kepemimpinan.

Pernyataan itu dikemukakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)m Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, Koalisi Setgab dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedangkan dalam koalisi permanen dipimpin Prabowo Subianto.

Tidak dipungkiri keduanya memiliki tipologi kepemimpinan yang berbeda. "Kekurangan dalam Koalisi Setgab dalam hal konsolidasi akan dilengkapi dalam koalisi permanen. Kita berharap pengalaman tidak efektif dalam koordinasi dan konsolidasi akan dimaksimalkan," ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi membantah, jika koalisi permanen rapuh dan tidak solid. Menurut dia, koalisi permanen sampai saat ini masih solid, apalagi jika menyangkut tujuan bersama yakni mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

"Kita bercita-cita untuk konsisten dan bersama-sama bahwa yang dipentingkan dalam koalisi adalah mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kepentingan bersama ini akan kita jaga bersama," ucapnya.

Begitu juga apabila Koalisi Merah Putih ini berada di luar pemerintahan. Suhardi mengaku, tujuan utama dari setiap partai dan koalisi adalah membangun bangsa ini untuk lebih makmur, sejahtera dengan memberdayakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, para buruh siap mengawal penghitungan suara hasil Pilpres 9 Juli lalu.

"Kita siap mengawal suara Prabowo-Hatta, kami tidak ingin demokrasi yang atas dasar kepercayaan masyarakat dibajak oleh quick count," katanya.

Menurut dia, demokrasi yang dibangun tidak boleh dibajak oleh hasil quick count karenanya, buruh seluruh Indonesia akan terus mengawal penghitungan suara di KPU.

"Kita setuju dengan quick count tapi sebagai mekanime untuk mengukur tingkat keterplihan pascapilpres. Tapi yang ditentang adalah sikap beberapa lembaga survei yang menyatakan kalau sampai Prabowo menang yang salah adalah KPU," tuturnya.