Anggapan Kunjungan Clinton terkait Pilpres Menguat

Selasa, 15 Juli 2014 - 05:25 WIB
Anggapan Kunjungan Clinton...
Anggapan Kunjungan Clinton terkait Pilpres Menguat
A A A
JAKARTA - Rencana kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton ke Indonesia terus mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan.

Sebab waktu kunjungan Clinton berdekatan dengan penetapan pengumuman hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). "Rencana kedatangan Bill tidak elok karena dilakukan pada saat pilpres," ujar Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio kepada Sindonews, Senin 14 Juli 2014.

Menurut dia, publik akan menganggap kedatangan Bill sebagai upaya untuk mempengaruhi penyelenggara negara pilpres ataupun presiden republik indonesia, sekalipun kedatangan Bill tidak bermaksud bermanuver apapun.

"Tentu saja anggapan tersebut menguat karena rumor yang telah berkembang bahwa pihak asing bermain dalam pilpres ini. Apalagi memang banyak kepentingan ekonomi pihak asing di Indonesia," tuturnya.

Dia menyarankan kedatangan Clinton ke Indonesia ditunda agar tidak dikaitkan dengan pilpres. "Menjadi tidak enak jika nantinya kemenangan salah satu pihak selalu digosipkan dengan kedatangan Bill," tandasnya.

Kendati demikian, Agung yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Presiden punya pendirian dan independensi yang teguh terhadap segala bentuk intervensi dari dalam maupun luar negeri.

Pada Senin 14 Juli kemarin, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat.

Pendemo menolak kedatangan Clinton lantaran dilakukan menjelang penentuan pemenang pilpres yang bakal diumumkan 22 Juli mendatang. "Tolak intervensi asing dan tolak kedatangan Bill Clinton," ujar Koordinator aksi, Diki Saefurohman, di Gedung KPU.

Kedatangan Clinton juga disoroti oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Penasihat Tim Prabowo-Hatta,Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo menilai kedatangan Bill Clinton ke Indonesia dalam masa pilpres janggal dan sarat kepentingan. Kecurigaan yang muncul, kehadirannya dikhawatirkan dapat mengintervensi KPU.

"Ini bukan kunjungan biasa, tapi kunjungan politik yang dapat mengintervensi penghitungan suara pilpres oleh KPU," kata Suryo, Sabtu 12 Juli 2014.

Suryo menilai kunjungan Clinton ke Indonesia tersebut tidak lazim disaat rakyat Indonesia menunggu hasil pilpres. Kedatangannya juga dikhawatirkan akan mengganggu independesi KPU.

"Clinton memang bukan Presiden Amerika lagi, tapi jangan lupa dia menjadi Presiden Amerika karena dibantu oleh James Riady. Semua orang tahu pengusaha Indonesia James Riady saat ini menjadi salah satu sponsor pasangan Jokowi-JK," tutur Suryo.
(dam)
Berita Terkait
Sempat Diisukan Selingkuhan...
Sempat Diisukan Selingkuhan Bill Clinton, Monica Lewinsky Jadi Model di Usia 50 Tahun
Dokter Nyatakan Bill...
Dokter Nyatakan Bill Clinton Telah Sembuh dari Infeksi
Ini Dia Presiden Amerika...
Ini Dia Presiden Amerika Serikat Paling Narsis Berdasarkan Penelitian
Bill Clinton Terseret...
Bill Clinton Terseret Kasus Skandal Budak Seks Epstein
Bill Clinton Alami Gangguan...
Bill Clinton Alami Gangguan Ingatan, Menunjukkan Gejala Parkinson
Terungkap! AS dan Inggris...
Terungkap! AS dan Inggris Pernah Minta Hongaria Serang Serbia
Berita Terkini
Gugatan Paulus Tannos...
Gugatan Paulus Tannos di Singapura Ditolak, KPK: Percepat Proses Ekstradisi ke Indonesia
Tumbuhkan Asa Jurnalis...
Tumbuhkan Asa Jurnalis Muda di Era Disruspi Digital, IJTI Gelar Konferensi Jurnalis Kampus se-Indonesia
Kemenag Catat 2 Juta...
Kemenag Catat 2 Juta Hewan Kurban Senilai Rp18,28 Triliun Dipotong saat Iduladha
KPK Kembali Geledah...
KPK Kembali Geledah Rumah Silmy di Jalan Brawijaya Jaksel
LPSK Siap Berikan Perlindungan...
LPSK Siap Berikan Perlindungan bagi Justice Collaborator Kasus BGN dan Imipas
Ditangkap Kejagung,...
Ditangkap Kejagung, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Masih Syok
Infografis
Menkum Usulkan Amnesti...
Menkum Usulkan Amnesti 44.000 Napi Kasus ITE hingga Terkait Papua
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved