Informasi Potensi Konflik Bikin Takut Masyarakat
Minggu, 13 Juli 2014 - 19:34 WIB
Informasi Potensi Konflik Bikin Takut Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pihak diminta untuk tidak menyebarkan informasi tentang daerah rawan konflik pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.
Sebab informasi tentang hal itu justru dapat menimbulkan rasa takut masyarakat. "Kalau pihak berwajib memang memiliki indikasi tentang potensi konflik, semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban itu seharusnya dieliminir, bukan disebarluaskan kepada masyarakat." ujar Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo melalui siaran pers yang dikirim ke Sindonews, Minggu 13 Juli 2014.
Menurut Bambang, siapapun yang kalah pada pilpres nanti akan menunding lawan politiknya melakukan kecurangan. Namun hal tersebut bukan masalah jika ditempuh melalui jalur mekanisme konstitusi.
Namun, kata dia, akan berbahaya jika penyelesaiannya dilakukan dengan mengerahkan massa akar rumput. "Ini yang berbahaya. Di sinilah penanganan dini aparat dibutuhkan. Mencegah dan melumpuhkan benih-benih konflik horizontal tersebut dari kedua belah pihak. Di sinilah peran intelijen negara dipertaruhkan," tutur politikus Golkar ini.
Dia menilai ada kecenderungan aneh yang terjadi pada sebelum dan setelah pelaksanaan Pilpres 2014. Presiden dan beberapa pejabat tinggi negara, kata dia, termasuk Kepala BIN mengungkap potensi konflik.
Menurut dia, informasi potensi konflik seharusnya dilokalisir di kalangan intelijen dan pejabat negara yang berkaitan, bukan disebarluaskan.
"Lazimnya, potensi konflik itu langsung direspons atau dieliminasi, sebelum dia benar-benar mengganggu keamanan dan ketertiban umum," ungkap Bambang.
Sebab informasi tentang hal itu justru dapat menimbulkan rasa takut masyarakat. "Kalau pihak berwajib memang memiliki indikasi tentang potensi konflik, semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban itu seharusnya dieliminir, bukan disebarluaskan kepada masyarakat." ujar Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo melalui siaran pers yang dikirim ke Sindonews, Minggu 13 Juli 2014.
Menurut Bambang, siapapun yang kalah pada pilpres nanti akan menunding lawan politiknya melakukan kecurangan. Namun hal tersebut bukan masalah jika ditempuh melalui jalur mekanisme konstitusi.
Namun, kata dia, akan berbahaya jika penyelesaiannya dilakukan dengan mengerahkan massa akar rumput. "Ini yang berbahaya. Di sinilah penanganan dini aparat dibutuhkan. Mencegah dan melumpuhkan benih-benih konflik horizontal tersebut dari kedua belah pihak. Di sinilah peran intelijen negara dipertaruhkan," tutur politikus Golkar ini.
Dia menilai ada kecenderungan aneh yang terjadi pada sebelum dan setelah pelaksanaan Pilpres 2014. Presiden dan beberapa pejabat tinggi negara, kata dia, termasuk Kepala BIN mengungkap potensi konflik.
Menurut dia, informasi potensi konflik seharusnya dilokalisir di kalangan intelijen dan pejabat negara yang berkaitan, bukan disebarluaskan.
"Lazimnya, potensi konflik itu langsung direspons atau dieliminasi, sebelum dia benar-benar mengganggu keamanan dan ketertiban umum," ungkap Bambang.
(dam)
