Pernyataan Burhanudin Dinilai Bentuk Intimidasi Intelektual

JAKARTA - Pemerhati pemilu Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) menilai pernyataan tentang hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap salah jika berbeda dengan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei sangat berbahaya.

Menurut Direktur Sigma Said Salahudin, sebetulnya sah-sah saja kalau ada lembaga survei yang begitu percaya diri dengan mengatakan bahwa hasil hitung cepatnya akurat. Apalagi, kalau pernyataan itu disampaikan oleh lembaga yang memang seringkali tepat dalam menebak hasil Pemilu.

"Kalau sikap lembaga yang semacam itu dikatakan takabur atau pongah, biarlah itu menjadi penilaian masing-masing masyarakat. Mereka itu kan umumnya lembaga komersial," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Minggu (13/7/2014).

Ia melanjutkan, jadi lembaga survei mungkin ingin meyakinkan pihak yang menjadi pengguna jasa mereka atau mungkin juga ingin membentuk citra lembaga mereka di masyakarat. "Sampai di situ saya kira tidak ada persoalan," ucapnya.

Tetapi, kata Said, kalau suatu lembaga survei sampai berani menyatakan KPU pasti salah apabila hasil penghitungan suaranya berbeda dengan hasil hitung cepat lembaga itu. Apalagi sampai menyatakan munculnya perbedaan hasil itu pasti karena ada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka itu sudah sangat kelewatan.

"Sebagai pegiat di bidang pemilu, saya tidak bisa terima kalau KPU diancam-ancam seperti itu. Itu intimidasi intelektual namanya," tandasnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi di media merasa hasil quick count yang dilakukan lembaganya sudah benar. Bahkan dengan lantang, Burhanudin menuding KPU salah jika hasil real count nya berbeda dengan hasil quick count miliknya.

Dalam quick count yang dilakukan Burhanudin memenangkan pasangan calon presiden (capres) nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan 52.95 persen. Sementara pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya memperoleh 47,05 persen.

"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2014.

Dalam konferensi persnya itu juga hadir perwakilan survei yang memenangkan pasangan Jokowi-JK. Lembaga itu adalah Populi Center, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia (RRI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Cyrus yang bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS).